Masalah yang muncul kemudian adalah jika GKR Pembayun ini juga didaulat menjadi Gubernur Yogyakarta. Padahal, dari Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY sudah ditetapkan bahwa Gubernur Yogyakarta itu haruslah seorang laki-laki.
"Sisi lain, masih ada saudara-saudara Sultan yang laki-laki memiliki hak untuk itu. Beda kalau Sultan memang tidak punya saudara laki-laki, sehingga hal inilah yang kemudian juga memicu konflik di kalangan internal," ujarnya.
Masyarakat Yogya terpaksa ikut melibatkan diri karena masalah internal Keraton. Sebab, sebenarnya bukan karena soal sensitif gender, tapi ini lebih pada masalah budaya, tradisi, dan adat," ungkapnya.
Dia berharap konflik internal di Keraton dapat segera diselesaikan. Selain itu, peugeran yang selama ini masih bersifat internal Kraton juga dapat disampaikan secara terbuka pada publik. Sebab, banyak masyarakat bingung sebenarnya suksesi Kraton itu seperi apa.
(Risna Nur Rahayu)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.