JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan penurunan BPIH merupakan hasil kerja Kementerian Agama. Padahal, penurunan biaya haji itu juga merupakan kerja keras dari Komisi VIII.
Faktanya, komisi VIII DPR memiliki bukti bahwa besaran penurunan yang diusulkan pemerintah hanya USD26. Berkat kerja keras DPR untuk menyisir seluruh komponen BPIH, akhirnya diperoleh efisiensi yang cukup besar hingga USD502.
"Mungkin ketika menghadap Presiden, Menag (Lukman Hakim Saifuddin) hanya menceritakan soal penurunan dan efisiensi yang dilakukan oleh Kemenag. Bisa saja beliau lupa menyebut bahwa pembahasan BPIH itu dilakukan bersama-sama DPR,” ujar Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Daulay dalam siaran pers yang diterima Okezone, Kamis (28/52015).
Saleh mengaku tak akan mempersoalkan jika pemerintah mengklaim penurunan itu berkat kerja pemerintah secara sepihak. Apalagi, orientasi DPR dalam menurunkan BPIH bukanlah untuk mencari nama.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin