JAKARTA - Indonesia Port Watch (IPW) mengungkap data-data terkait pembelian alat bongkar muat kualitas rendah oleh PT Pelindo II untuk beberapa pelabuhan di Tanjung Priok, Palembang, Pontianak, Jambi, Teluk Bayur dan Pangkal Balam.
Presiden IPW, Syaiful Hasan mengatakan, proyek ini sempat disorot KPK dengan nilai ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun. Dia menyayangkan alat-alat tersebut saat ini under utility. Bahkan beberapa alat tidak digunakan.
"Pembelian alat-alat bongkar muat tersebut harusnya untuk meningkatkan produktivitas pelabuhan. Sekarang malah banyak menganggur. Belum lagi Pelindo II dihukum KPPU senilai Rp5 miliar terkait kewajiban penggunaan alat bongkar muat Gantry Luffing Crane di dermaga 101, 101 utara dan 102 Tanjung Priok," kata Syaiful di Jakarta, Kamis (23/7/2015).
Menurutnya, alat-alat tersebut dibeli dari manufaktur lokal China dengan harga yang mahal.
Seperti 14 Gantry Luffing Cranenya dibeli dari Qing Dao Haixi Heavy-Duty Machinery (HHMC) dengan harga lebih dari Rp300 miliar, 10 Gantry Jib Crane dibeli dari Hunan Machinery Nanjing Engineering (HMNE) seharga lebih dari Rp200 miliar, dan lain sebagainya.
"Padahal pabrikan yang sering dipakai untuk standard pelayanan pelabuhan yakni ZPMC di JICT atau KONE di Teluk Lamong,“ kritiknya.
Kata dia, dari sisi PT Pelindo II jelas pembelian alat ini sama sekali tidak efisien. Akibatnya, diterapkan tarif sepihak penggunaan alat yang membebani pemilik barang sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi.
“Kami menduga ada vested interest antara pejabat Pelindo II dengan HDHM. Kami sudah siapkan data-datanya dan segera melaporkan kepada penegak hukum,” tandasnya.
(Rizka Diputra)