Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Jika Buwas Dicopot, Jaksa Agung Juga Harus Diganti

Rizka Diputra , Jurnalis-Rabu, 02 September 2015 |20:56 WIB
Jika Buwas Dicopot, Jaksa Agung Juga Harus Diganti
Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Santernya isu pencopotan Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim Polri dikecam banyak pihak. Informasi yang beredar, jenderal bintang tiga itu dicopot lantaran kinerjanya dianggap mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw, mengatakan, jika pencopotan mantan Kapolda Gorontalo itu karena alasan menganggu stabilitas ekonomi, mestinya hal ini berlaku juga bagi Jaksa Agung, HM Prasetyo.

Kejaksaan Agung (Kejagung) diketahui saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih atau cessie Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN).

Berbagai kalangan menilai, penyidikan kasus tersebut menyumbang krisis ekonomi Indonesia, lantaran bersentuhan langsung dengan perbankan.

"Harusnya bila Buwas diperlakukan seperti itu, seharusnya dilakukan gelar perkara agar semua orang tahu, termasuk penanganan yang tengah dilakukan Jaksa Agung, karena mereka banyak menutup-nutupi maka menjadi pincang," kata Wenny di Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Menurutnya, jika sudah menyangkut kasus cessie BPPN maka sejatinya kasus itu dibongkar secara menyeluruh hingga tuntas termasuk kasus BLBI.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan, jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan kantor PT Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap Jaksa Agung.

"Karena tindakan Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, Jaksa Agung juga harus diganti," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Jaksa Agung Umumkan Capim KPK

Presiden lanjutnya, juga harus konsisten mengambil keputusan, terlebih untuk jabatan strategis di kabinet. Apalagi jabatan itu terkait penegakan hukum, di mana Presiden harusnya mencari orang-orang profesional yang tidak punya beban atau utang politik.

"Di sini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," sindirnya.

(Rizka Diputra)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement