JAKARTA - Pemerintah dinilai lamban mencegah dan menangani masalah kebakaran hutan dan kabut asap. Pakar Hubungan Internasional, Zarmansyah menilai, upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk blusukan dinilai tidak efektif dalam menjawab persoalan ini.
Ia memandang, yang dibutuhkan untuk menangani persoalan ini adalah general strategy, yaitu strategi yang memandang solusi masalah jauh kedepan. Sedangkan saat ini, Presiden Jokowi masih berpikir teknis.
"Pak Jokowi memang level berpikirnya baru tingkat teknis dengan hanya melakukan blusukan. Seorang pengusaha biasanya kurang general strategy-nya. Kalau teknis ya begini terus," kata Zarmansyah dalam diskusi bertajuk ‘Republik Dibekap Asap’ di bilagan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/9/2015).
Dari segi geopolitik, jika persoalan ini terus diatasi dengan cara berpikir teknis, martabat Indonesia di mata negara-negara tetangga bisa dikucilkan.
"Malaysia, Singapura sudah protes berulang kali, berarti mereka sudah tidak percaya Indonesia. Sejumlah negara menawarkan bantuan, dan kita dijamin oleh PBB apabila minta bantuan untuk asap, akan dibantu, baik itu program atau teknis. Tapi tidak ada niat," lanjut dia.
Zarmansyah mengatakan, Presiden sebenarnya bisa menggunakan informasi dari lembaga-lembaga intelijen baik itu dari Badan Intelijen Negara (BIN) atau direktorat intelijen di bawah naungan Kepolisian dan Kejaksaan.
Dari informasi tersebut, Presiden bisa mengambil tindakan konkrit kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar hak pengelolaan hutan (HPH) atau yang secara sengaja melakukan pembakaran hutan.
"Karena pemainnya banyak, mungkin Presiden takut. Kan datanya sudah ada di kepolisian. Ambil semua yang melanggar. Kejaksaan dan kepolisian punya intelijen, ada semua datanya kok masih lambat juga," kata dia.
Sebelumnya pada Minggu 6 September 2015, Jokowi beserta rombongan dari Istana Kepresidenan Jakarta ke lokasi kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Oki), Sumatera Selatan.
Selain menghimbau kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait untuk bertindak serius dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan. Jokowi menegaskan pemerintah akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan hutan yang diduga dilakukan perusahaan-perusahaan yang berdiri di dekat lahan hutan.
(Muhammad Sabarudin Rachmat (Okezone))