Desa dengan Model City State Cegah Oligarki
“Pertanyaannya sekarang, bagaimana untuk memenuhi kapasitas yang diperlukan untuk aspekpolitik, sosial dan ekonomi? Dalam kondisi inilah peran pemerintah, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sangat menentukan,” terangnya.
Menurut Tommy, untuk membangun desa dengan konsep city state, maka desa-desa tidak hanya butuh penguatan dari aspek ekonomi, namun juga dari aspek sosial dan politik. Apalagi desa saat ini tengah dibayang-bayangi sistem oligarki yang bisa saja menjadi penghambat proses pembangunan yang dicita-citakan.
“Penataan politik nasional harus dimulai dari desa, hal ini sejajar dengan agenda prioritas strategis Nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar menambahkan, bahwa membangun Indonesia dari pingiran, daerah terpencil, dan desa-desa sudah menjadi komitmen kerja pemerintah Jokowi-JK yang tertuang dalam nawacita ketiga. Kementerian Desa pun menjalankan tugas ini dalam kerja keras, apalagi baru kali ini desa dijadikan fokus utama untuk pembangunan nasional.
“Negara kita baru mulai menjadikan desa sebagai basis utama pembangunan, karena sebelumnya pembangunan itu dimulai dari pusat baru menetes ke desa. Karena itu, butuh kerja keras dan kejelian agar cita-cita desa membangun Indonesia bisa terwujud sesegera mungkin,” tandas Marwan.
(Fahmi Firdaus )
