DPR Diminta Tunda Pengesahan RAPBN 2016
Apalagi lanjut Salamuddin, pemerintah juga berambisi mengeruk rakyat dengan menaikkan cukai sebesar tujuh persen, di tengah krisis.
Salamuddin menambahkan, ambisi pemerintah untuk berbagi megaproyek infrastruktur di antara oligarki dalam pemerintahan telah dijadikan landasan kunci dalam APBN.
"Ini bukan tuduhan tidak beralasan karena hingga hari ini pemerintah tetap keukeuh dengan megaproyek listrik, tol, kereta cepat dan lainnya," kritiknya.
Salamuddin juga menyesalkan pemerintah yang terus memangkas subsidi untuk rakyat, baik subsidi BBM, listrik, dan subsidi pertanian. Menghadapi liberalisasi ASEAN 2016 kata dia, postur RAPBN ini akan sangat kontraproduktif dalam memperkuat daya saing nasional dan kemampuan kapasitas rakyat.
"Secara keseluruhan postur RAPBN 2016 terlihat hanya untuk melegitimasi sikap ambisus liar pemerintahan Jokowi-JK untuk bagi-bagi proyek infrastruktur yang dijmain APBN, yang jelas akan memberatkan dunia usaha dalam negeri dan akan semakin membebani rakyat," sesalnya.
