“Kemungkinan Michael Buehler merangkai artikelnya antara Services Agreement dengan informasi yang didapat dari berbagai pihak dari Indonesia. Atas dasar ini, argumentasi yang hendak disampaikan adalah Presiden Jokowi tidak memegang kendali terhadap pemerintahan,” tulis Hikmahanto dalam rilis yang diterima Okezone, Senin (9/11/2015).
Ditambahkannya bahwa dalam pertemuan antarkepala negara dan kepala pemerintahan tidak dikenal adanya broker. Pertemuan itu akan diatur melalui saluran-saluran diplomatik dan pemerintahan.
Penggunaan pelobi merupakan bagian dari perpolitikan di AS. Namun Kedutaan Besar RI di Washington menegaskan sejak pelantikannya pada Oktober 2014, mereka tidak pernah sekalipun menggunakan jasa pelobi.
Hikmahanto menyarankan Pemerintah Indonesia untuk meminta klarifikasi dari Buehler melalui kedutaan besarnya di Inggris. Klarifikasi yang dapat diminta melalui Universitas tempat Buehler bekerja itu dirasa perlu dilakukan karena dapat berpengaruh pada kredibilitas universitas tersebut terlepas dari kebebasan akademik yang dimiliki Buehler.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.