Aung San Suu Kyi Menang, Presiden Myanmar hanya "Boneka" Partai
RANGOON – Komisi Pemilihan Umum Myanmar (Union Election Comission) mengumumkan pemimpin partai oposisi Aung San Suu Kyi telah memenangkan pemilihan umum (Pemilu) Myanmar yang berlangsung 8 November 2015. Dengan hasil ini, peraih Nobel Perdamaian 1991 itu kembali duduk di parlemen Myanmar mendatang.
Meskipun partainya, National League for Democracy (NLD) mendapat kemenangan telak dalam pemilu demokratis pertama Myanmar dalam 25 tahun terakhir ini, undang-undang warisan junta militer Myanmar melarang Suu Kyi untuk menjadi presiden. Meski begitu, Perempuan 70 tahun itu menyatakan dirinyalah yang akan menjadi pemimpin ‘de facto’ Myanmar, dan tokoh yang nantinya menjabat menjadi presiden hanya akan menjadi petugas partai.
“Saya membuat semua keputusan karena saya pemimpin partai pemenang. Dan presiden hanya orang yang akan kita pilih untuk memenuhi persyaratan konstitusi,” kata Suu Kyi.
“Presiden akan mengerti hal ini dengan baik dan dia tidak akan memiliki kekuasaan. Dia akan bertindak sesuai dengan posisinya di dalam partai,” lanjut Suu Kyi sebagaimana dilansir Associated Press Rabu (11/11/2015).
Sebagai tanda keseriusannya untuk memainkan peran kunci dalam Pemerintahan Myanmar mendatang, Suu Kyi telah meminta diadakannya pertemuan dengan pemimpin militer, presiden incumbent, dan ketua parlemen pekan depan, untuk mendiskusikan pembentukan pemerintahan.
Junta militer Myanmar berkuasa setelah kudeta pada 1962 dan menekan kebebasan dan demokrasi di negara itu. Pada 2011, junta menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan yang dipilih pada pemilu 2010, dengan beberapa syarat.
Junta menempatkan petugas militer yang telah pensiun di dalam partai yang berkuasa untuk mengisi pos dalam kabinet dan mendapatkan kekuatan konstitusional, termasuk kendali atas kementerian dan seperempat kursi di parlemen. Mereka bahkan mengendalikan kekuatan negara jika berada dalam keadaan darurat. Undang-undang yang dikeluarkan pada masa itu juga melarang Suu Kyi untuk menjadi presiden karena putranya memegang kewarganegaraan asing.
Keterlibatan militer ini dikhawatirkan masih akan berlanjut meskipun partai berkuasa Union Solidarity and Development Party (USDP) tidak lagi memegang kekuasaan.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
