Plus-Minus Satu Tahun Kebijakan Luar Negeri Jokowi
Dino yang juga mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) itu, memberikan beberapa saran kepada pemerintah, di antaranya adalah pembentukan sebuah unit kebijakan luar negeri yang saat ini tidak ada di Kantor Kepresidenan.
Absennya unit ini menyulitkan koordinasi antara diplomat, Kemlu, dan presiden karena tidak adanya pejabat yang dapat menjadi penghubung, menyebabkan terputusnya mata rantai antara presiden dan pelaksana kebijakan luar negeri.
Presiden juga diminta menindaklanjuti mengenai keikutsertaan Indonesia dalam TPP, baik dalam prosesnya maupun sisi politiknya.
Karena jika pemerintah tidak melakukan sesuatu yang serius mengenai hal ini, maka keikutsertaan ini tidak akan menghasilkan apa-apa bagi Indonesia, dan malah akan menimbulkan masalah baik dari sisi ekonomi maupun politik.
Pemerintah juga diminta memanfaatkan potensi diaspora Indonesia yang ada di luar negeri dengan memberikan dua kewarganegaraan.
Selain itu, Dino merasa pemerintah perlu untuk melakukan kampanye dan sosialisasi nasional mengenai dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir Desember 2015, karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih asing dengan MEA meskipun peristiwa ini akan berlangsung sekira dua bulan lagi.
(Rahman Asmardika)
