Setahun Jokowi-JK, LBH Jakarta Terima 1.322 Aduan Pelanggaran HAM
Menurut dia, tak berlebihan jika pihaknya menyebut pemerintah Jokowi-JK yang memang diharapkan membawa perubahan siginifikan dalam penegakan hukum samasekali tidak memprioritaskan upaya penegakan hukum yang adil selama setahun pemerintahan berjalan.
"2015 ini justru ada kemunduran yang luar biasa di bidang hukum. Sepertinya memang 2015 hukum gak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK," tegasnya.
Disampaikannya, guna merespons tingginya angka pengaduan pelanggaran HAM di 2015 ini, maka pihaknya akan mengajak partisipasi masyarakat luas untuk berperan aktif menyuarakan serta membahas bersama setiap kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan selanjutnya di 2016 mendatang.
"Sebenarnya satu yang paling penting adalah bagaimana respon dari masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat mengkoreksi tindakan pemerintah atau aparat yang melanggar hukum dan HAM," tukasnya.
(Angkasa Yudhistira)
