Menpan-RB Beri Rapor Merah ke Kejagung
JAKARTA - Tahun ini adalah pertama kalinya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) merilis rapor instansi pemerintah. Hasilnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) memperoleh nilai paling rendah.
Pada 2014, Kejagung mendapat nilai 50,01; dan 2015 saat Kejagung di bawah kepemimpinan HM Prasetyo, nilainya pun tak jauh beda dengan tahun sebelumnya yang hanya beranjak 0,1 yaitu 50,02. Alhasil, Kejagung mendapat nilai CC.
Anehnya, Kejagung bukannya mengintrospeksi diri justru melakukan aksi protes dengan nilai yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB itu.
"Jaksa Agung protes, kemudian kami undang ke sini. Kami jelaskan dan kami siapkan tim untuk melakukan pendampingan," kata Menpan-RB Yuddy Chrisnandi di kantornya, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Yuddy menuturkan, jika Kejagung memiliki keinginan untuk melakukan perbaikan terhadap instansinya, maka Yuddy akan menyiapkan tim untuk melakukan pendampingan. Hal itu sebelumnya pernah dilakukan Yuddy kepada Pemerintahan Kota Bandung.
"Kita akan bantu, pasti kita kirimkan tim yang penting ada keinginan untuk melakukan perbaikan. Dulu Kota Bandung juga nilainya C, kemudian kita dampingi untuk melakukan perbaikan hingga berbulan-bulan hingga nilainya BB," kata Yuddy.
Mantan dosen Universitas Nasional itu menjelaskan, nilai rapor tersebut diperoleh dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran. Jika itu suatu instansi berorientasi pada hasil, maka nilai instansi tersebut akan beranjak baik.
Berikut ini hasil penilaian instansi yang mendapat nilai jeblok:
1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 58,95
2. Badan Kepagawaian Negara 58,54
3. Mabes TNI 58,24
4. Sekjen Dewan Perwakilan Daerah 58,07
5. Kementerian Tenaga Kerja 57,79
6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah 57,61
7. Dewan Ketahanan Nasional 56,97
8. Komisi Pemilihan Umum 56,17
9. Lembaga Ketahanan Nasional 55,04
10. Ombudsman Republik Indonesia 54,51
11. Lembaga Sandi Negara 54,24
12. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 53,97
13. Kementerian Pemuda dan Olahraga 53,54
14. Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusi 51,60
15. Perpustakaan Nasional 50,38
16. Kejaksaan Agung 50,02
(Arief Setyadi )
