JAKARTA - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono mengkritik sikap arogan Wakil Wali Kota Palu terpilih Sigit Purnomo Said atau dikenal Pasha ‘Ungu’ yang menolak wawancara wartawan dan mengingatkannya bahwa pejabat publik diwajibkan untuk mengadopsi keterbukaan informasi.
"Sebagai pejabat publik, termasuk kepala daerah dan wakilnya wajib untuk tidak menutup diri kepada publik, apalagi wartawan. Sebab menolak memberi informasi selain termasuk menghalang-halangi kerja jurnalistik sesuai UU Nomor 40/1999 tentang Pers juga melanggar prinsip keterbukaan informasi seperti diatur dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)," kata Abdulhamid dalam siaran pers yang diterima Jumat.
Ia juga mengkritik sikap arogan Pasha yang menolak wawancara wartawan seperti diberitakan sejumlah media massa. "Apalagi jika penolakan itu dilakukan secara kasar, hal ini melecehkan profesi wartawan sebagai insan yang memiliki tugas mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.
Ia menegaskan, tujuan keterbukaan informasi publik, seperti ditegaskan dalam UU KIP, adalah agar publik mengetahui perencanaan kebijakan publik, pelaksanaan, dan pengawasannya. Juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, menjadikan layanan informasi yang berkualitas, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jika pejabat publik dan institusinya tertutup, sudah bisa dipastikan bahwa tujuan tersebut tidak akan tercapai. Partisipasi masyarakat akan rendah, masyarakat tidak tahu tentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, tatakelola pemerintahan buruk, layanan informasi publik tak berkualitas, dan masyarakat tidak cerdas.