Kemlu: Bali Process Kali Ini Sedikit Berbeda
JAKARTA – Semakin maraknya masalah penyelundupan manusia dan pengungsi ilegal mendorong Indonesia untuk kembali menggelar pertemuan dengan negara-negara terkait untuk menanggulangi masalah tersebut.
Acara yang bertajuk “Sixth Minister Conference Bali on Process on People Smuggling, Trafficking Person, and Related Transnasional Crime” atau yang biasa disebut Bali Process rencananya akan berlangsung pada 22 sampai 23 Maret 2016. Ini adalah keenam kalinya pertemuan ini digelar sejak pertama kali digulirkan pada 2002 lalu.
Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) telah mengundang 47 negara, 3 organisasi internasional, dan negara-negara peninjau yang terkait masalah penyelundupan manusia dan imigran ilegal untuk menghadiri pertemuan yang akan dipimpin bersama oleh Indonesia dan Australia itu dan sejauh ini lebih dari 50 persen telah menyatakan akan hadir.
Meski telah diadakan sebanyak enam kali, Direktur Kerjasama Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemenlu Andi Rachmianto mengatakan Bali Process kali ini sedikit berbeda dengan yang telah diadakan sebelumnya.
“Dari segi outcome (hasil pertemuan), kita akan mengeluarkan sebuah rancangan dokumen yang kita namakan deklarasi (ministerial declaration),” kata Andi dalam press briefing di Kantor Kemenlu Kamis (10/3/2016). Selama ini, outcome yang dihasilkan dari Bali Process biasanya berupa co chair ministerial statement yang merupakan kesimpulan dari isu-isu yang didiskusikan selama pertemuan berlangsung.
