Masyarakat Aceh Sambut Baik Kenaikan Iuran BPJS

ant, · Selasa 29 Maret 2016 17:42 WIB
https: img.okezone.com content 2016 03 29 340 1348540 masyarakat-aceh-sambut-baik-kenaikan-iuran-bpjs-ckdxBJlNRY.jpg ilustrasi (foto: Okezone)

MEULABOH - Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, menyambut baik rencana kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, namun meminta pelayanan tidak lagi dipersulit.

Tgk Sahurdi, salah seorang peserta BPJS Kesehatan di Meulaboh, Selasa, mengatakan selama ini proses administrasi pembayaran klaim untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri daerah setempat sangat berbelit-belit, bahkan ada keluarga pasien sampai mengamuk karena kesal.

"Ada yang sampai merobek itu kertas, karena sudah merasa capek, sudah keluarga sakit kemudian mengurus berobat dipersulit, masak bayar Rp20 ribu harus antrian panjang di bank, sementara keluarga sudah sekarat," katanya.

Peryataan itu menyikapi rencana penaikan tarif BPJS Kesehatan yang mulai diberlakukan pada 1 April 2016, menurut Tgk Sahurdi, masyarakat tidak mempersoalkan kenaikan itu namun pelayanan hendaknya dievaluasi agar dapat lebih ditingkatkan.

Menurut Tgk Sahurdi yang juga anggota Komisi D-DPRK Aceh Barat ini, kenaikan tersebut berlaku secara nasional tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tantang Jaminan Kesehatan, kebijakan tersebut diyakini memiliki landasan yang baik, hanya saja pelayanan masih menjadi persoalan ditengah masyarakat.

Kenaikan sesuai Perpres Nomor 19 Tahun 2016 bukan untuk semua peserta, tetapi hanya kepada peserta mandiri yang hanya berkisar 9,9 persen dari 163 juta orang total peserta BPJS Kesehatan di Indonesia, sementara 63 persen peserta BPJS Kesehatan adalah masyarakat miskin yang iurannya ditangung oleh Negara.

"Soal kenaikan ini saya pikir tidak menjadi persoalan dan kita disini setuju kalau memang sudah butuh dinaikan, tapi itu tadi pelayanannya jangan lagi seperti yang sudah-sudah. Bila perlu masyarakat langsung bayar saja disitu, janganlah harus ke bank segala macam sehingga membuat kerepotan semua orang," sebutnya.

Lebih lanjut dijelaskan, memang ada proses pembayaran iuaran BPJS Kesehatan ini ada sistem berbasis SMS Banking, namun cara demikian masih sangat terbatas masyarakat di Aceh Barat yang sudah memanfaatkannya.

Harapan Tgk Sahurdi juga disampaikan, setelah adanya kenaikan ini tidak adalagi alasan pihak pengelola seperti rumah sakit kehabisan obat-obatan karena proses klaim pembayaran maupun alasan administrasi antar sesama mereka tidak berjalan baik.

Masyarakat Aceh menghendaki, saat berobat datang kerumah sakit langsung dilayani layaknya saat pertama program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dicetuskan Pemerintah Aceh, untuk mendapat pelayanan kesehatan cukup membawa KTP dan KK.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Meulaboh, Neni Fajar yang dikonfirmasi mengakui adanya kebijakan tersebut, malahan masyarakat juga harus menyertakan surat keterangan miskin, keterangan dari Dinsos dan sebagainya.

"Karena itu masyarakat Aceh kita imbau mengurus BPJS Kesehatan itu sebelum sakit, bila pendaftaran pertama memang mekanismenya seperti itu, banyak persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang baru," katanya.

Kemudian bagi peserta yang sudah terdaftar untuk beberapa bulan dan memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat ini, sudah tidak lagi demikian dan hanya melakukan setoran sesuai iuran tanpa harus melengkapi persyaratan seperti saat mendaftar.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini