Terkait Proyek Reklamasi, Lulung: Sanusi Itu Perintah Siapa?
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana mengatakan, dari awal fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak adanya wacana Raperda Zonasi terkait megaproyek reklamasi di pesisir Ibu Kota tersebut.
Pria yang akrab disapa Haji Lulung ini menjelaskan, reklamasi hanya akan menyengsarakan warga. Karena pembangunan di sana hanya akan menjadikan warga sebagai objek dan bukan subjek dari pembangunan itu sendiri.
"Begini, saya melihat proses pembahasan yang diusulkan Pemprov DKI Raperda Zonasi itu baru dibahas. Tapi masyarakat pesisir meminta keadilan segala macem. Karena bila mana kebijakan pemerintah itu berdampak pada masyarakat tentu mereka menjadi subjek jangan dijadikan objek," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/4/2016).
"Pulau-pulau kecil dan pariwisata, kemudian pantai pesisir yang dikelola pemerintah. Seperti Pulau Seribu itu dikelola sama pemerintah, ada Bupatinya. Nah, kenapa dikelola tapi kemudian ada dampak pembangunan di situ, harusnya masyarakatnya itu lebih sejahtera, tapi hari ini apa? Karenanya aspirasi ini PPP melihat dan kami menyatakan sikap dalam pandangan umum fraksi, kami menolak reklamasi dan zonasi dari awal," terang Lulung menambahkan.
(Baca juga: KPK Bakal Panggil Ahok di Kasus Suap Proyek Reklamasi)
Lulung menjelaskan, adanya persoalan hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada oknum Ketua Fraksi Komisi D Mohammad Sanusi, dengan dugaan sebagai penerima suap rancangan aturan tersebut harus dituntaskan. Pasalnya, mantan kader Partai Gerindra tersebut tak mungkin bergerak sendiri.
