Share

Warga Eks Transmigrasi di Konawe Protes Lahannya Tergusur Perusahaan Sawit

ant, · Selasa 19 April 2016 09:21 WIB
https: img.okezone.com content 2016 04 19 340 1366505 warga-eks-transmigrasi-di-konawe-protes-lahannya-tergusur-perusahaan-sawit-ShAL97OBer.jpg Ilustrasi

KENDARI - Sebanyak 110 Kepala Keluarga (KK), warga eks transmigrasi yang bermukim di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) memprotes masuknya PT Merbau yang melakukan ekspansi penamanan kepala sawit.

Salah satu warga Transmigrasi Desa Laikandonga UPTD Arongo, Ujang Uskadiana, mengatakan, selama empat tahun bermukim di wilayah tersebut, ratusan warga masih hidup tenang dengan bercocok tanam.

Namun, kata Ujang, setelah PT Merbau beraktivitas, sudah ada 20 kapling atau sekira 40 hektare lahan transmigrasi tergusur untuk ditanami kelapa sawit.

Akibatnya, tanaman masyarakat seperti, merica, pala, cengkeh, serai, kopi, pisang dan sejumlah tanaman perkebunan lainnya rusak karena digusur alat berat. Selain itu kehadiran alat berat juga menyebabkan kerusakan jalan dan jembatan di wilayah tersebut.

"Yang jelas kerugian imaterial tidak terhitung karena jerit tangis orang yang empat tahun merawat tanaman, ketika datang alat berat tanpa kompromi," kata Ujang, Selasa (19/4/2016).

Warga transmigrasi juga mempertanyakan keberadaan perusahaan kelapa sawit yang bisa mengambil lahan transmigrasi yang sudah ditempati warga selama bertahun-tahun lamanya. Padahal penempatan transmigrasi di UPT Arongo merupakan program pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten.

"Setahu saya program Transmigrasi itu program nasional, kenapa PT Merbau dari Sumatera datang ke Konawe Selatan dapat ribuan hektar," ujarnya .

Menurut Ujang, masyarakat dari UPT Arongo sudah melaporkan hal tersebut ke pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, namun tidak ada titik terang. Puncaknya, pada 14 April 2016 lalu, warga setempat melakukan aksi blokade jalan masuk ke wilayah transmigrasi agar alat berat milik perusahaan itu tidak beraktivitas di pemukiman transmigrasi.

Warga juga sudah melaporkan ke Polresta Kendari namun tidak diterima dengan alasan kekurangan data. Warga setempat berharap, ada upaya dari pemerintah pusat untuk menangani masalah tersebut, karena pemerintah daerah seakan tidak peduli dengan nasib masyarakat transmigrasi di UPTD Arongo.

Sementara, Direktur Wahana Lingkungan (Walhi) Sulawesi Tenggara, Kisran Makati menganggap, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dianggap lalai dalam penempatan transmigrasi tersebut.

Menurut Kisran, seharusnya pemerintah setempat memiliki data yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan satu kawasan.

(fds)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini