Kritik Ahok, Anggota DPRD Nasdem Terancam Dipecat
JAKARTA - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasdem DKI telah mengusulkan pemecatan salah satu kadernya di DPRD Inggard Joshua melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).
Inggard diusulkan dipecat karena sikapnya yang kerap mengkritik kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Padahal, partai besutan Surya Paloh ini sudah menyatakan mendukung Ahok di Pilgub DKI mendatang.
"Sudah diusulkan. Tapi kan DPP ada prosesnya. Inggard nanti dipanggil, dimintai keterangan terkait apa yang diusulkan DPW, bila mana dalam proses itu dianggap usulan DPW tidak masuk dalam ranah PAW, berarti enggak jadi," kata Sekretaris DPW Nasdem DKI, Wibi Andrino saat dihubungi, Senin (2/5/2016).
Wibi melanjutkan, dalam melontarkan pernyataan seputar kebijakan Ahok, Inggard seringkali tidak melakukan koordinasi dengan DPW Nasdem.
Saat dimintai keterangan, Inggard menyanggupi untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu, namun yang terjadi berbeda. Karenanya, Wibi menilai Inggard tidak konsisten sebagai kader partai.
Teguran pertama yang diterima Inggard, yakni sewaktu ia bersikeras menjadi bagian dari tim angket untuk melengserkan Ahok pada 2015 lalu. Padahal, Fraksi Nasdem sudah memutuskan untuk tak ambil bagian.
Begitu pula dengan pernyataan-pernyataannya terkait pembelian lahan RS Sumber Waras dan dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi kepada sejumlah anggota DPRD.
"Intinya Pak Inggard itu udah pertama kali waktu yang angket dulu, angket itu kan sudah peringatan pertama dan terakhir. Terus dia juga sudah dipanggil sama DPW berkait dengan pernyataan-pernyataan dia soal Sumber Waras dan terakhir komentar dia bahwa Ketua Fraksi Partai Nasdem DKI Bestari terima suap dan lain-lain yang belum ada pembuktian secara hukum," jelas Wibi.
Wibi menilai sikap Inggard tersebut sebagai pembelotan, karena seperti diketahui partai induknya merupakan pendukung Ahok.
"Tentunya harus koordinasi dulu, diskusi dulu, lewat proses internalisasi sehingga ada kesamaan pemikiran. Beliau diundang, beliau sepakat tapi besoknya malah komentar lagi. Enggak konsisten sama omongannya," papar Wibi.
Terkait usulan PAW ini, DPW Nasdem DKI menunggu keputusan DPP yang sudah disurati sejak, Rabu 27 April 2016 lalu. "Biasanya prosedurnya, dipanggil supaya klarifikasi," tutup Wibi.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
