Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Menteri Rini Dilarang ke DPR, F-PDIP: Ini Konsekuensi Rekomendasi Pansus

Bayu Septianto , Jurnalis-Kamis, 16 Juni 2016 |19:07 WIB
Menteri Rini Dilarang ke DPR, F-PDIP: Ini Konsekuensi Rekomendasi Pansus
Menteri BUMN Rini Soemarno (Arif/Okezone)
A
A
A

"Jika ini berkelanjutan tentu akan memengaruhi kinerja Kemenneg BUMN, apalagi sebentar lagi akan ada revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN," tukas Hendrawan.

(Baca juga: Fadli Zon Larang Menteri Rini ke DPR)

Mengatasi masalah ini, Presiden Joko Widodo pun mengutus Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro untuk rapat kerja dengan Komisi VI hari ini.

Menurut Hendrawan, dikirimnya Menteri Keuangan mengindikasikan Presiden Jokowi sedang mencari solusi terkait masalah ini.

"Dengan mengirim Menkeu sebagai wakil pemerintah yang membahas soal anggaran dan PMN, indikasi bahwa Presiden secara serius sedang mencari solusi terhadap persoalan kisruh sekitar Menteri BUMN," pungkasnya.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement