BEIJING – Pemerintah China pada Sabtu, 25 Juni mengatakan pihaknya telah menghentikan mekanisme komunikasi dengan Taiwan karena penolakan dari pemerintah negara pulau itu untuk mengakui kebijakan “Satu China” atau “One China Policy”.
Beijing yang menganggap Taiwan sebagai provinsinya memiliki kecurigaan yang mendalam terhadap presiden baru Taiwan, Tsai Ing-wen. China mencurigai presiden yang baru menjabat sejak bulan lalu itu akan menuntut kemerdekaan secara resmi dari Beijing.
Tsai yang memimpin partai pro-kemerdekaan, Partai Progresif Taiwan sebelumnya pernah mengatakan bahwa dirinya ingin mempertahankan status quo dengan China dan berkomitmen untuk menjaga perdamaian.
Namun, dalam pernyataan singkat yang disampaikan kantor berita Xinhua, Kantor China untuk Hubungan Taiwan mengatakan bahwa Tsai tidak mengakui apa yang disebut dengan Konsensus 1992 sejak dia menjabat pada 20 Mei lalu.
Konsensus 1992 adalah persetujuan yang terjalin antara Pemerintah Komunis China dan Nasionalis Taiwan yang menyatakan hanya ada satu China.
“Karena Taiwan tidak mengakui Konsensus 1992, basis politik gabungan menunjukkan prinsip satu China ini, kontak seberang Selat Taiwan dan mekanisme komunikasi sudah dihentikan,” kata juru bicara Kantor China untuk Hubungan Taiwan An Fengshan sebagaimana dilansir dari Reuters, Minggu, (26/6/2016).
Pengumuman ini disampaikan di tengah kemarahan Taiwan kepada Kamboja atas pendeportasian 25 warganya yang dicari atas tuduhan penipuan ke China pada Jumat, 24 Juni lalu. Pendeportasian ini dilakukan tanpa menghiraukan usaha dari para pejabat Taiwan untuk mengembalikan mereka ke Taiwan.
Taipei menuduh Beijing melakukan penculikan saat negara-negara seperti Kenya dan Malaysia mendeportasi warga Taiwan ke China juga dalam kasus penipuan.
(Rahman Asmardika)