Jawaban Menkes Tak Memuaskan, Rapat dengan DPR Dihentikan
JAKARTA – Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dalam jawabannya terhadap sejumlah pertanyaan Komisi IX DPR menyebutkan, pemalsuan vaksin adalah kejahatan yang harus segera ditindaklanjuti. Ia menjelaskan bahwa tak dibenarkan untuk memalsukan produk kesehatan.
Menkes dalam rapat ini ditemani Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
"Kita harus mengetahui distribusinya ke mana saja. Kemudian juga siapa yang terkena dan bagaimana mengatasi yang terkena," kata Nila di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016).
(Baca Juga : Mendagri: Pemalsu Vaksin Harus Dihukum Seberat-beratnya)
Ia mengungkapkan, BPOM belum bisa menjelaskan kandungan dari vaksin palsu. Namun, BPOM akan melakukan uji laboratorium. Kendalanya adalah vaksin palsu itu masih menjadi barang sitaan polisi.
"Kami sangat harapkan isinya apa karena tindakan selanjutnya bergantung dari isinya tersebut," serunya.
Pihaknya saat ini masih menunggu penyelidikan polisi terkait vaksin palsu tersebut.
" Kami tetap harus mengembalikan kekebalan anak-anak ini yang terkena vaksin yang tidak benar. Kami harus mengetahui rumah sakit tersebut tidak mau memakai vaksin yang normatif atau vaksin yang dikeluarkan PT Biofarma," papar Nila.
Sayangnya, penjelasan itu tak memuaskan anggota dewan, salah satunya Saleh Partaonan Daulay. Ia menanyakan sejauh mana pengujian terhadap vaksin palsu tersebut. Kejadian ini dianggapnya aneh karena polisi lebih dulu tahu kasus ini daripada pemerintah.
Bahkan dia menyebut kinerja Nila tak profesional. "Saya minta paling lama besok, kita minta pemerintah menjelaskan apa zatnya, berbahaya seperti apa," tuturnya.
Anggota Komisi IX DPR, Marwan Dasopang, mengeluarkan pernyataan yang lebih keras. Ia meminta rapat tersebut dihentikan. Dia menganggap Nila tak mampu menjawab sejumlah pertanyaan anggota dewan.
"Saya pikir persidangan ini kita stop. Lebih bagus kita membaca koran karena kita tidak ada penjelasan dari menteri kesehatan dan BPOM. Saya sangat kecewa dengan menteri. Kalau Ibu Menteri sudah mengatakan ada pelanggaran menurut polisi, sekalipun tidak ada kepastian dari BPOM mestinya ibu mengatakan bertanggung jawab. Kalau ada yang salah, akan dipecat," tegasnya.
Karena disetujui anggota dewan lain, rapat kali ini akhirnya dihentikan. Menkes dan jajarannya pun meninggalkan ruangan.
(Erha Aprili Ramadhoni)
