JK Klaim Pemberantasan Korupsi Indonesia Terbaik di Dunia
YOGYAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka Anti-Corupption Summit 2016 yang digelar di Gedung Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Jusuf Kalla menilai secara hukum pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan Polri paling tinggi di dunia.
Dalam waktu 10 tahun terakhir, sudah sembilan mantan menteri dicokok KPK dan sebagian telah masuk penjara. Tiga ketua umum partai, 19 gubernur, 46 bupati atau wali kota, 100 bupati dan anggota DPRD, dan dua gubernur bank sentral sudah masuk penjara.
"Kita sudah menghukum luar biasa, di negara lain satu menterinya masuk penjara jadi berita dunia, kita ada sembilan. Di suatu negara jika satu gubernur bank sentralnya masuk penjara, langsung ambruk mata uangnya, kita tidak apa-apa," kata Jusuf Kalla, Selasa (25/10/2016).
JK meyakini, semakin banyaknya koruptor yang ditangkap oleh KPK, maka semakin kecil kemungkinan untuk korupsi. Menyuap menggunakan uang dengan memasukkan dalam tas plastik dengan mudah dapat diketahui, apalagi melalui cek atau transfer, menurutnya pasti akan dengan mudah diketahui.
"Kenapa KPK sekarang hanya menangkap koruptor dengan bukti uang yang kecil-kecil ya, karena sudah tidak berani lagi korupsi," sambungnya.
Hal ini terbukti, banyak LSM yang menilai KPK hanya menangkap koruptor kecil, sebab banyak orang telah takut melakukan korupsi dengan jumlah besar.
"Tidak bisa KPK hanya dikatakan hanya mampu menangkap koruptor kecil-kecilan," tuturnya.
Dia mengakui, meski banyak koruptor yang ditahan, namun JK mengaku beberapa kali bersedia menjadi saksi yang meringankan terdakwa koruptor karena mereka benar-benar tidak korupsi.
"Contoh pejabat Deplu yang terjerat korupsi. Kenapa saya bersedia menjadi saksi ya karena saya percaya pejabat itu tidak salah. Dia melaksanakan perintah presiden dalam waktu satu minggu harus menyiapkan acara konferensi sehingga jelas tidak bisa tender. Namun akhirnya dia terlibat dugaan korupsi. Mana mungkin seminggu bisa tender," ungkapnya.
Ia menilai, untuk menekan korupsi, ada dua hal yang harus diperbaiki. Pertama sistem harus dibuat lebih sederhana dan kedua mengenai personal. Dengan kondisi saat ini, hanya orang yang bernyali besar yang akan melakukan korupsi.
"Saya yakin kita berhasil menekan korupsi. Hanya orang yang bernyali besar sekarang yang berani korupsi," ujarnya.
Diketahui, ACS 2016 merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa pada 2015. Kegiatan kali ini diselenggarakan oleh UGM bekerja sama dengan Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM.
Hadir dalam pembukaan Anti-Corruption Summit 2016 di Grha Sabha Pramana UGM, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Gubernur DIY Sri Sultan HBX, dan Rektor UGM Dwikorita Karnawati.
(Awaludin)
