Tunisia Belajar Demokrasi dari Indonesia
JAKARTA – Masih ingatkah Anda dengan peristiwa kebangkitan dunia Arab pada Desember 2010? Ketika rakyat memuntahkan kemarahan, menggelorakan revolusi dan membuat perang kembali berkecamuk di Teluk Arab. Tidak hanya di satu negara, tetapi serentak terjadi di seluruh negara – negara Arab.
Dimulai di Tunisia, pemberontakan rakyat terhadap pemerintah diktator itu lebih dikenal dengan fenomena Arab Spring. Setelahnya, api yang membakar Mohamed Bouazizi itu seolah menyebar hingga ke Aljazair, Yordania, Mesir dan Yaman.
Namun kini masa-masa kelam itu telah berlalu. Rakyat yang digerakkan melalui media sosial berhasil mendesak Presiden Zine El Abidini Ben Ali meletakkan jabatan yang sudah diembannya selama 23 tahun. Tunisia yang otoritarian pun menjelma jadi negara demokratis.
Tidak berhenti sampai di situ, pascarevolusi, yakni sejak 2011, parlemen Tunisia telah bertumbuh pesat. Terhitung dalam kurun waktu lima tahun, demokrasi Tunisia telah merambah sampai isu gender. Perempuan Tunisia kini dapat duduk sejajar dengan laki-laki dalam sektor pemerintahan.
Kondisi ini menarik perhatian pengamat politik Indonesia, Chusnul Mar’iyah. Berlaku sebagai moderator World Peace Forum (WPF) 2016 sekaligus Ketua Panitia, Chusnul bertanya-tanya bagaimana demokrasi di Tunisia bisa maju secepat itu.
