Perempuan politisi Tunisia, Mehrezia Labidi Maiza mengaku, dinamika Tunisia saat ini adalah hasil berguru dari demokrasi di Indonesia. Sebagai negara yang sama-sama bermayoritas penduduk Muslim, Tunisia belajar politik tidak seharusnya hanya menjadi hak kaum adam.
"Setelah revolusi, para pria di negara kami mulai berpikir bahwa membangun negara memang harus sama-sama. Konstitusi memuat hukumnya, setiap orang sama di mata hukum, layak mendapatkan hak yang sama. Itulah mengapa, kami mencanangkan proporsi yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam parlemen," ujar Mehrezia saat menjadi pembicara WPF 2016, di Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Perempuan yang juga Coordinator of the Global Women of Faith Network and co-President of Religions for Peace, Tunisia, itu merasa, membangkitkan semangat feminis di negara yang sangat patriarki amat sulit. Ia melihat para perempuan sendiri tidak mendukung kemajuan kaumnya. Namun kini, dia senang karena banyak ibu dan pemudi tertarik terjun ke dunia politik yang selama ini katanya hanya monopoli para pria.
Mahrezia tidak menampik, tekanan sosial di awal pergerakan tersebut pasti ada. Tetapi, reformasi politik dan hukum pada 1980-an mengubah kebijakan tentang kesetaraan gender di Tunisia.
"Kami juga memobilisasi rakyat untuk menjatuhkan pilihan mereka. Memberi kesempatan pada diri mereka dan kaumnya untuk menjadi agen perubahan bagi bangsa ini. Intinya, partisipasi perempuan dalam hal politik sudah tidak bisa diperdebatkan lagi," tegasnya.
(Rifa Nadia Nurfuadah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.