SEOUL – Gelombang demonstrasi yang meminta Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun-hye untuk dimakzulkan akhirnya didengar oleh Majelis Nasional Korsel. Usai dimakzulkan, Park meminta kabinetnya untuk berusaha memperkecil dampaknya.
Park dilengserkan pada Jumat 9 Desember 2016 usai Majelis Nasional sepakat terhadap mosi pemakzulan terhadap dirinya karena keterlibatan sang Presiden Korsel tersebut terhadap skandal korupsi yang melibatkan mantan ajudannya dan teman terdekatnya.
Sesaat sebelum ia dilengserkan, Park sempat mengadakan pertemuan kabinet. Pada pertemuan itu, ia meminta maaf karena menyebabkan kebingungan ketika Korsel sedang menghadapi situasi keamanan dan ekonomi yang sulit.
Sebagaimana dikutip dari NHK, Sabtu (9/12/2016) ia mengatakan kekosongan politik tidak boleh terjadi serta meminta kepada para menteri agar memastikan kehidupan semua orang di Korsel tetap normal dan tidak terganggu dampak akibat pemakzulannya.
Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn akan menjabat sebagai Presiden Korsel sampai Mahkamah Konstitusi menentukan legalitas dari pemakzulan tersebut dalam waktu 180 hari. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah akan mengikuti keputusan Parlemen untuk mencabut mandat Park sebagai Presiden Korsel atau menolaknya.
(Emirald Julio)