Bujet Pemberdayaan Besar, Warga Kuningan Tetap Miskin
Atau kalau tidak mampu, bisa memosisikan diri menjadi pendamping warga-warga miskin, sehingga ketika ada program pemerintah, dapat dikawal langsung agar disalurkan tepat sasaran. Jangan sampai sebaliknya, warga miskin hanya dijadikan komoditas politik menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif.
“Sudah tidak aneh, kalau ada keinginan naik tahta, siapa pun akan sangat baik terhadap warga miskin, seolah-olah prihatin dan ingin selalu membantu. Namun ketika sudah duduk, warga miskin diabaikan begitu saja. Untuk itu, saya menyarankan, daripada uang dihambur-hamburkan untuk hiburan dan sebagainya, lebih baik dialokasikan membantu warga miskin. Itu lebih bermartabat,” katanya seperti mengutip Kabar Cirebon, Senin (6/2/2017).
Staf Ahli Bupati Kuningan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia H Dodi Nurochmatuddin mengakui, penanganan pengentasan kemiskinan kurang terintegrasi karena tidak sedikit SKPD malah rebutan lahan pekerjaan sehingga terjadi penanganan yang tumpang tindih.
“Beberapa SKPD jalan sendiri-sendiri sesuai program yang mereka buat, padahal seharusnya sebuah program disusun atas dasar kerja kolektif supaya tepat sasaran sesuai harapan. Hal itu dapat diawali pada penanganan pembangunan di daerah-daerah yang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah. Seperti, Kecamatan Ciberueum, Cimahi, Kalimanggis, Ciawingebang, Cilebak, Karangkancana, Selajambe, Ciwaru, Maleber dan Kecamatan Hantara,” ucapnya.
(Ranto Rajagukguk)
