“Tentu menurun sesuai dengan jumlah wilayah pilkada. Tapi tetap ada temuan, setiap saat ada laporan,” ucap Muhammad.
Sebagaimana diketahui, politik uang sendiri dilarang dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Dalam pilkada larangan politik uang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 huruf (a) hingga (d) yaitu pemberi maupun penerima politik uang bisa dipenjara minimal 36 bulan atau maksimal 72 bulan. Selain itu denda Rp200 juta hingga Rp1 Miliar.
“Kita sedang telusuri apakah by design dari paslonnya atau tidak. Kalau memang kita punya fakta dan terbukti Bawaslu akan menggunakan kewenangannya untuk mendiskualifikasi tanpa pengadilan,” pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.