"MK dalam hal ini kepaniteraan tidak bisa menolak perkara, artinya MK menerima kemudian di verifikasi kalau memang belum lengkap dalam ada objek gugatannya, artinya belum ada apa yang mau diuji. Itu kita masukan ke akta belum lengkap, kita pernah preseden itu pernah di registrasi walaupun UU di regis masih titik-titik," papar Fajar.
Sebelumnya, ACTA resmi mendaftarkan permohonan uji materil UU Pemilu 2017. Habiburokhman selaku pemohon mengatakan meski UU ini belum memiliki nomor dan disahkan pihaknya akan tetap melakukan gugatan karena menganggap secara konten tidak akan berubah.
"Jadi secara administasi belom lengkap, tapi secara prinsip konten tidak mungkin berubah, ini biar tidak membuang waktu aja karena di MK periode pertama aja bisa 2 minggu, nanti tinggal perbaikan lagi masukin nomornya kalau sudah ada," kata Habiburokhman.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.