Kompak! Turki, Irak dan Iran Siap "Lawan" Referendum Kurdi
NEW YORK – Turki, Irak dan Iran mendesak agar wilayah Kurdistan menghentikan rencana referendumnya untuk merdeka. Ketiga negara mengklaim siap mengambil langkah perlawanan terhadap rencana referendum tersebut.
Sebagaimana dikutip dari The New Arab, Jumat (22/9/2017) Menteri Luar Negeri Turki, Irak dan Iran mengadakan pertemuan trilateral pada Rabu 20 September 2017. Pertemuan langka itu diadakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York, Amerika Serikat.
Turki dan Iran sepakat bahwa mereka khawatir dengan kemerdekaan warga Kurdi di wilayah Irak Utara akan membuat kelompok minoritas itu semakin berani. Sedangkan Irak sendiri menolak dengan keras pengadaan referendum tersebut.
(Baca juga: Wah! Akui Punya Kepentingan, Israel Dukung Kurdi Merdeka dari Irak)
Pandangan penolakan inilah yang membuat Irak, Iran, dan Turki pun saling bersepakat. Berdasarkan pernyataan bersama yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Turki, ketiga negara menegaskan kembali komitmen mereka terhadap integritas teritorial Irak dan menekankan perlawanan yang tegas terhadap referendum Kurdi.
Ketiga negara juga sepakat untuk berkoordinasi mengambil langkah perlawanan jika referendum yang diadakan pada 25 September itu tetap dilakukan. Sayangnya, pada pernyataan itu tidak dijelaskan bentuk perlawanan apa yang akan dilakukan ketiga negara tersebut.
Ketiga menteri luar negeri menyebut langkah referendum itu tidak konstitusional dan hanya akan memicu munculnya konflik baru di Irak. Pada pernyataan tersebut, ketiga negara mengklaim referendum itu justru akan merugikan warga Kurdi di Irak.
(Baca juga: Erdogan Minta Irak Cegah Referendum Kemerdekaan Suku Kurdi)
Pernyataan itu diakhiri dengan klaim bahwa referendum itu hanya akan menimbulkan risiko besar atas kemajuan yang dilakukan Irak dalam menghancurkan kelompok ISIS di negaranya.
Amerika Serikat juga menyuarakan penolakannya terhadap referendum tersebut. Negeri Paman Sam mengklaim, bahwa langkah itu hanya akan membuat Washington kesulitan membantu Kurdi untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Irak jika tetap nekat untuk melakukan pemungutan suara referendum.
Penolakan Turki sebenarnya didasarkan oleh negaranya yang terus terlibat konflik dengan kelompok Kurdi yang ingin memerdekakan diri. Ankara bahkan pernah menegaskan akan menghancurkan negara yang mengatasnamakan Kurdi.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga memanfaatkan Sidang Majelis Umum PBB untuk meminta organisasi internasional itu menghentikan referendum Kurdi. “Langkah-langkah seperti tuntutan kemerdekaan yang bisa menyebabkan krisis dan konflik baru di kawasan harus dihindari,” tutur Erdogan di Sidang Majelis Umum PBB.
(Emirald Julio)
