Pasca-Referendum Kemerdekaan, Pemerintah Irak Ancam Lakukan Embargo Bandara di Kurdi
ERBIL - Pemimpin Kurdi Masoud Barzani mengatakan bahwa mayoritas rakyat Kurdi menyumbang suara ‘ya’ pada Referendum Kurdi yang digelar pada 25 September. Perdana Menteri (PM) Irak, Haider al Abadi, segera merespons dengan ancaman pemberlakuan embargo jaringan udara internasional jika Pemerintah Regional Kurdi (KRG) tidak menyerahkan kendali bandaranya.
Ancaman embargo tersebut adalah serangkaian tindakan pembalasan dendam terhadap dorongan kemerdekaan untuk Kurdi. Namun, untuk penerbangan domestik tidak terlibat dalam ultimatum tersebut. Yang paling buruk, perjalanan internasional ke dan dari Kurdi harus dialihkan melalui Baghdad dan bandara Irak lainnya.
Pemerintah Irak pada pekan lalu juga telah meminta negara-negara asing untuk menghentikan penerbangan langsung ke bandara internasional Erbil dan Sulaymaniya, di wilayah Pemerintah Regional Kurdi (KRG). Namun, hanya Iran yang menyatakan akan memberlakukan embargo udara dan menghentikan penerbangan langsung ke dan dari Kurdi.
BACA JUGA: Kecewa, Pemerintah Irak Tolak Bicara dengan Kurdi Terkait Referendum Kemerdekaan
Selain itu, Pemerintah Irak juga akan meminta negara-negara tetangga untuk menutup perbatasan dengan Kurdistan Irak jika KRG tidak menyerahkan pos-pos perbatasan ke pemerintah pusat pada Jumat 28 September.
Menurut laporan Al Jazeera, Rabu (27/9/2017), Barzani pun menanggapi hal tersebut dengan mengatakan agar dunia ‘menghormati kehendak jutaan orang’ yang memberikan suara dalam referendum. Dia juga meminta Baghdad untuk terlibat dalam ‘dialog serius’ dengan KRG.
BACA JUGA: Waduh! Meski Ditentang, Jumlah Pemilih untuk Referendum Kemerdekaan Kurdi Capai 72%
