nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemenkes Diminta Periksa RS di Garut yang Menahan Pasien Tak Mampu Bayar

Rayful Mudassir, Jurnalis · Jum'at 29 September 2017 10:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 09 29 525 1785358 kemenkes-diminta-periksa-rs-di-garut-yang-menahan-pasien-tak-mampu-bayar-BVHGMCbv2I.jpg Ilustrasi (shutterstock)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengkritisi salah satu rumah sakit di Kabupaten Garut, yang disebut menahan pasien anak karena orangtuanya tidak mampu membayar lunas biaya perobatan selama dirawat. Imbasnya, biaya perobatan setiap hari bertambah lantaran si anak masih di rumah sakit, meski sudah pulih.

Saleh pun meminta Kementerian Kesehatan segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan atas kejadian penahanan pasien tersebut. Menurutnya, kejadian itu menjadi bukti bahwa pelayanan medis di rumah-rumah sakit masih banyak yang berorientasi bisnis daripada panggilan kemanusiaan. Dalam satu bulan terakhir saja, ada tiga kejadian yang hampir sama yaitu Kalideres-Jakarta, Lampung, dan terakhir di Garut.

"Saya khawatir, masih banyak kejadian yang sama di luar sana. Mungkin ketiga kasus ini yang sempat terpublikasi," kata Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (29/9/2017).

Dia menambahkan, kejadian seperti ini harusnya tidak terjadi karena saat ini pemerintah serius membangun sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Puluhan triliun dana APBN setiap tahun digelontarkan untuk biaya kesehatan masyarakat. Tapi upaya itu terlihat sia-sia karena masih ada pelayanan kesehatan belum berkeadilan seperti di Garut.

"Khusus kasus ini, akar masalahnya kelihatannya terdapat pada sistem pendataan kepesertaan BPJS-KIS yang tidak benar. Akibatnya, keluarga tidak mampu seperti Ibu Iyet Rahmawati ini tidak terdaftar sebagai penerima. Padahal, kepesertaan BPJS-KIS saat ini sudah mencapai 92,4 juta orang," ujarnya.

"Kalau betul soal pendataan, maka yang bertanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Sebab, kementerian sosial diamanatkan untuk mendata dan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia. Hasil pendataan itulah kemudian yang dipakai oleh kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan program JKN," tambahnya.

Berkaitan dengan carut-marutnya pendataan tersebut, dia mendesak pemerintah segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Kementerian Kesehatan perlu mengambil tindakan diskresi untuk mengatasi persoalan pendataan ini. Dengan begitu, Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dapat memperbaiki data kepesertaan PBI secara langsung. Perbaikan itu selanjutnya akan dikoordinasikan dan dikonsolidasikan dengan Kementerian Sosial RI.

Selain itu, kejadian ini sekaligus membuktikan bahwa perluasan kepesertaan BPJS-KIS sangat mendesak. Permintaan komisi IX DPR RI agar kepesertaan BPJS-KIS ditambah sebagaimana yang ditargetkan pemerintah tentu sangat beralasan. Jika tidak ada penambahan pada tahun 2018, keluarga kurang mampu lainnya belum tentu bisa mendapatkan kartu BPJS-KIS gratis tersebut.

"Saya kira, presiden telah menyimak peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Mudah-mudahan ada evaluasi yang segera dilakukan. Dengan begitu, masyarakat banyak yang bisa ditolong," terangnya.

Dia menambahkan, meski ada persoalan terkait pendataan BPJS-KIS, kasus penahanan pasien seperti di Garut tetap diusut tuntas. Sebagaimana yang dilakukan kepada dua kasus sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga diminta untuk segera melakukan investigasi. Jika terbukti ada pihak yang bersalah, Kementerian Kesehatan dituntut untuk juga menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini