Kemenkes Diminta Periksa RS di Garut yang Menahan Pasien Tak Mampu Bayar

"Kalau betul soal pendataan, maka yang bertanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Sebab, kementerian sosial diamanatkan untuk mendata dan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia. Hasil pendataan itulah kemudian yang dipakai oleh kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan program JKN," tambahnya.

Berkaitan dengan carut-marutnya pendataan tersebut, dia mendesak pemerintah segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Kementerian Kesehatan perlu mengambil tindakan diskresi untuk mengatasi persoalan pendataan ini. Dengan begitu, Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dapat memperbaiki data kepesertaan PBI secara langsung. Perbaikan itu selanjutnya akan dikoordinasikan dan dikonsolidasikan dengan Kementerian Sosial RI.

Selain itu, kejadian ini sekaligus membuktikan bahwa perluasan kepesertaan BPJS-KIS sangat mendesak. Permintaan komisi IX DPR RI agar kepesertaan BPJS-KIS ditambah sebagaimana yang ditargetkan pemerintah tentu sangat beralasan. Jika tidak ada penambahan pada tahun 2018, keluarga kurang mampu lainnya belum tentu bisa mendapatkan kartu BPJS-KIS gratis tersebut.

"Saya kira, presiden telah menyimak peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Mudah-mudahan ada evaluasi yang segera dilakukan. Dengan begitu, masyarakat banyak yang bisa ditolong," terangnya.

Dia menambahkan, meski ada persoalan terkait pendataan BPJS-KIS, kasus penahanan pasien seperti di Garut tetap diusut tuntas. Sebagaimana yang dilakukan kepada dua kasus sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga diminta untuk segera melakukan investigasi. Jika terbukti ada pihak yang bersalah, Kementerian Kesehatan dituntut untuk juga menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.

(Risna Nur Rahayu)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.