Waduh! Ombudsman Temukan Tindak Pidana Suap di Kemenag Soal Izin Biro Umrah
JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya dugaan suap yang dilakukan sejumlah pengusaha terhadap oknum Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pelicin saat mengurus izin mendirikan biro penyelenggara haji dan umrah.
Temuannya itu berawal dari hasil penelusuran yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan terkait kasus First Travel. Saat dilakukan penelusuran secara tidak sengaja Ombudsman mengetahui database biro haji dan umrah yang dimiliki Kemenag bermasalah.
Baca juga: Besok, Ombudsman Panggil Menag Lukman Hakim soal Kasus First Travel
"Ternyata database-nya (Kemenag) jelek, regulasinya tidak ditaati, kemudian banyak perusahaan umrah yang tidak memenuhi prasyarat, satu orang punya izin lalu punya banyak cabang di daerah," ucap Adrianus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Setelah menemukan kasus tersebut, Ombudsman RI melanjutkan penelusuran dan dikembangkan sehingga akhirnya ditemukan adanya tindak pidana suap di internal Kemenag hingga senilai ratusan juta rupiah.
"Waduh, jelas (yang berkongkalikong dalam urusan izin), dipelihara tuh database yang kacau tuh, ratusan juta ada," tuturnya.
Baca juga: Dalami Kasus First Travel, Polisi Akan Kembali Periksa Syahrini 'Sesuatu'
Namun, sayangnya Adrianus itu tidak mau menyebutkan identitas penyuap maupun yang disuap tersebut. Pasalnya, hasil temuannya itu akan dibeberkan langsung di hadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin selaku orang yang bertanggung jawab. "Saya enggak mau bilang, besok saja," katanya.
Sekadar diketahui, pada Rabu 4 Oktober besok Ombudsman memanggil Lukman Hakim dan dua menteri lainnya yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur terkait kasus First Travel.
(Ranto Rajagukguk)
