Menlu Spanyol Bantah Madrid Disebut Hendak Kudeta Catalunya
MADRID – Pemerintah Wilayah Otonomi Catalunya menuduh Spanyol melakukan serangan terburuk dalam sejarah bahkan lebih parah dari yang dilakukan oleh diktator Jenderal Fransisco Franco. Pernyataan itu dilontarkan setelah Madrid berupaya membubarkan pemerintahan Catalunya.
BACA JUGA: Spanyol Akan Pecat Presiden Catalunya Sekaligus Ambil Alih Pemerintahan
Pemerintah Pusat Spanyol juga dituduh hendak melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Spanyol Alfonso Dastis menolak bahwa Madrid dituduh melakukan kudeta dengan cara mengambil alih pemerintahan di wilayah otonomi khusus Catalunya.
“Jika ada yang ingin melakukan percobaan kudeta, itu adalah pemerintah regional Catalunya. Jika memang ada kudeta, maka itu dilakukan oleh Puigdemont dan pemerintahannya,” tukas Dastis, melansir dari BBC, Senin (23/10/2017).
Istilah kudeta tersebut dilontarkan oleh Ketua Parlemen Catalunya, Carme Forcadell. Ia keberatan dengan keputusan Spanyol untuk membubarkan pemerintah daerah, memecat Presiden Catalunya Carles Puigdemont, dan mengambil alih pemerintahan.
BACA JUGA: Respons Rencana Pemecatan, Presiden Catalunya: Serangan Terburuk Spanyol sejak Kediktatoran Franco!
“Apa yang kami lakukan adalah mengikuti dengan baik apa yang tertera dalam konstitusi. Jika Anda melihat demokrasi dan sejumlah mitra kami di Uni Eropa, mereka tidak akan menerima keputusan semacam itu diambil oleh suatu wilayah dari negaranya,” sambung Alfonso Dastis.
Sebagaimana diberitakan, Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy memutuskan mengaktifkan Pasal 155 Konstitusi Spanyol terkait krisis Catalunya. Selain membubarkan pemerintah, Madrid juga akan menggelar pemilihan umum daerah di Catalunya untuk memilih pemimpin baru.
BACA JUGA: PM Spanyol Beberkan Dua Tujuan untuk Catalunya, Apa Saja?
Keputusan itu diambil setelah menggelar rapat darurat dengan kabinet pemerintahan. Hasil tersebut akan dibawa kepada Senat Spanyol yang akan menggelar pemungutan suara terkait rencana pemecatan pada 27 Oktober mendatang. Jika disahkan, Madrid akan mengontrol penuh finansial dan pengambilan kebijakan serta membatasi wewenang parlemen daerah Catalunya.
(Wikanto Arungbudoyo)
