Image

Tok! Pemprov DKI dan DPRD Sepakati Nilai KUA-PPAS 2018 Sebesar Rp77,1 Triliun

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 14 November 2017, 20:44 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 14 338 1814071 tok-pemprov-dki-dan-dprd-sepakati-nilai-kua-ppas-2018-sebesar-rp77-1-triliun-EDqqfnkzBK.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bersama Pimpinana DPRD DKI (Foto: Fadel/Okezone)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Besaran dana yang telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif itu sebesar Rp77.110.885.760,00.

"Total anggran untuk APBD 2018 sebesar Rp 77.110.885.760. Setelah kesepakatan ini ditandatangani SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) akan melakukan input komponen, setelah itu rapat RAPBD," kata Sekretaris daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).

Terkait penetapan angaran itu, beberapa anggota DPRD DKI memberikan tanggapannya ihwal dicoretnya anggaran anggaran penyertaan modal daerah (PMD) pada lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD tersebut adalah Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida.

Anggota Banggar dari Fraksi Partai NasDem meminta pemerintah memikirkan ulang soal rencana tersebut. Sebab itu bakal berdampak kepada penerimaan keuntungan yang diperoleh Pemprov.

"Apakah memang harus menutup dengan BUMD harus mandiri. Dan tentu kita tahu sekarang nanti posisi share-nya harus berubah dan bisa dikuasai swasta, banyak contoh Jak Con, Angker Bir, dan lain sebagainya," tegasnya.

Saefullah menjawab pihaknya telah mengkaji persoalan itu secara matang. Ia menegaskan itu merupakan keputusan yang tak bisa diganggu gugat kembali.

"Kita sudah berbahas di banggar ini, dan penjelasan TPAD sudah maksimal dan itu adanya. Bahwa kita ini ingin mendorong BUMD lebih profesional dan waktunya lebih mandiri," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A Mujiyono meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tidak melaksanakan program yang asal berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

"Jangan program asal beda aja. Antitesis program yang lalu. Jangan sampai nanti memperlakukan contoh BUMD akan dikuasai oleh swasta," katanya.

Walau ada beberapa tinjauan dari anggota banggar, namun akhirnya mereka menyetujuinya.

"Anggota DPRD setuju?," kata pemimpin rapat Triwisaksana.

"Setuju," jawab semua anggota banggar

Sekadar informasi yang hadir dalam kegiatan itu adalah Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno menandatangani nota kesepahaman antara Pemprov DKI dan DPRD. Seluruh pimpinan DPRD DKI juga ikut menandatangani KUA-PPAS, yakni Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua Triwisaksana, Abraham Lunggana (Lulung), Ferrial Sofyan, dan M. Taufik.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini