Image

Perjalanan Panjang Kasus E-KTP yang Menjerat Setya Novanto

Yudhistira Dwi Putra, Jurnalis · Rabu 22 November 2017 07:30 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 21 337 1817981 perjalanan-panjang-kasus-e-ktp-yang-menjerat-setya-novanto-QxtauHgvs3.jpg Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto saat digelandang ke KPK (FOTO: Okezone)

JAKARTA - Meski sudah dipenjarakan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Kavling 4, Jakarta Selatan, nama Ketua Dewan Perwakilan Raykat Republik Indonesia (DPR RI) ini masih menarik untuk dibahas.

Terkait itu, Okezone paparkan perjalanan kasus Novanto bertali dengan dugaan keterlibatannya dalam megakorupsi proyek E-KTP.

17 Juli

Novanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi E-KTP. Novanto yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPR diduga turut serta memastikan disetujuinya anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu oleh DPR.

Selain itu, Novanto juga diduga mengatur pemenangan lelang dalam proyek yang bergulir dalam kurun 2011-2012. Bersama Andi Narogong yang telah didakwa lebih dulu, aksi Novanto disebut-sebut telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun.

18 Juli

Novanto menanggapi status tersangkanya. Dalam jumpa pers yang ia gelar, Novanto menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Namun, Novanto menolak desakan untuk mundur dari kursi kepemimpinannya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar.

22 Juli

Dalam sebuah kesempatan, Novanto menghadiri sidang terbuka disertasi politikus Golkar, Adies Kadir di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Dalam kesempatan itu, Novanto disebut-sebut sengaja menemui Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali yang juga hadir sebagai penguji.

Ketua Generai Muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia bahkan ikut angkat bicara. Doli meyakini, kesempatan tersebut digunakan Novanto untuk melobi Hatta agar memenangkan perkara praperadilannya untuk menggugat status tersangkanya.

Terkait tudingan Doli, Hatta menyatakan tidak ada pembahasan apapun soal perkara praperadilan Novanto. Doli menegaskan, kehadirannya di acara tersebut, murni sebagai penguji. Seirama dengan Hatta, Novanto pun turut menyanggah. Buntut dari tudingan yang dilontarkan, Golkar pun memecat Doli.

4 September

Novanto mendaftarkan gugatan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Novanto bersikeras menolak status tersangkanya. Gugatan Novanto atas penetapan status tersangkanya oleh KPK itu terdaftar dengan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

11 September

KPK mengagendakan pemeriksaan Novanto sebagai tersangka hari itu. Alih-alih menghadiri panggilan KPK, Novanto malah mengutus tim kuasa hukumnya bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Idrus Marham untuk mengantarkan surat medis Novanto ke KPK.

Berdasar surat medis itu, dokter menyatakan gula darah Novanto naik setelah dirinya melakukan olahraga satu hari sebelumnya. Lantaran kondisinya itu, Novanto harus menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Siloam, Semanggi, Jakarta.

12 September

Setelah mengutus sekjennya di Golkar, Novanto kembali mendatangkan utusan ke KPK. Kali ini, koleganya di parlemen, yakni Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Kepada KPK, Fadli menyampaikan surat dari Novanto yang pada intinya meminta KPK menunda proses penyidikan terhadap dirinya hingga proses praperadilannya ketuk palu.

KPK dengan tegas menolak. Menurut KPK, praperadilan adalah proses yang tak terkait dengan rangkaian penyidikan. Untuk itu, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Novanto sebagai tersangka. Surat menyurat Novanto dan KPK itu pun sempat memicu pertentangan, sebab surat itu dikirim menggunakan kop DPR.

18 September

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan Novanto. Namun, seperti pada pemanggilan sebelumnya, Novanto tak datang ke KPK lantaran kondisi kesehatan Novanto dikabarkan memburuk hingga harus menjalani kateterisasi jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur.

25 September

Perpecahan mulai terasa di dalam tubuh Golkar. Hari itu, Golkar menggelar rapat pleno untuk membahas nasib kepemimpinan Novanto di Golkar ditetapkannya ia sebagai tersangka.

Dalam rapat pleno itu, diputuskan bahwa Novanto dinonaktifkan dari posisi ketua umum partai. Hasil kajian tim internal mendapati bahwa elektabilitas Golkar merosot pasca status tersangka Novanto. Karenanya, sebagian besar kepala di Golkar menghendaki penunjukan seorang pelaksana tugas untuk mengisi posisi ketua umum yang ditingal Novanto.

26 September

Di parlemen, rapat paripurna DPR pecah. Panitia khusus (pansus) angket KPK yang berdasar Undang-undang seharusnya melaporkan 60 hari hasil kerjanya malah mengajukan perpanjangan masa kerja.

Paripurna hari itu diwarnai aksi walk out sejumlah fraksi di DPR, seperti Gerindra, PKS dan PAN setelah interupsi mereka tak digubris forum. Akhirnya, rapat paripurna hari itu mengesahkan perpanjangan masa kerja pansus angket.

Di hari yang sama, sidang praperadilan Novanto kembali berjalan. Pihak Novanto mengajukan bukti tambahan berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK terhadap KPK pada tahun 2016.

27 September

Semula, Golkar mengagendakan rapat pleno lanjutan untuk menentukan nasib Novanto. Namun, atas permintaan Novanto, pleno itu pun ditunda hingga ditetapkannya keputusan praperadilan Novanto. Ajaibnya, hingga putusan praperadilan diketok, pleno tersebut pun urung terlaksana.

Di hari yang sama, dalam sidang praperadilan Novanto, KPK meminta diputarnya rekaman yang menurut KPK dapat menjadi bukti kuat keterlibatan Novanto dalam korupsi E-KTP. Namun, hakim Cepi menolak permintaan KPK.

Hari itu juga, di jagat maya, foto Novanto yang tengah dijenguk oleh anggota DPR dari Fraksi Golkar, Endang Srikarti Handayani menjadi viral. Foto itu mencitrakan Novanto yang tengah terbaring dengan mata terpejam. Di bagian wajah, terlihat alat bantu pernapasan menutupi sebagian wajah Novanto.

Berbagai kejanggalan dalam foto itu kemudian diungkap banyak media massa dan memancing berbagai reaksi netizen yang sebagian besar menjadikan foto tersebut sebagai humor satire berbentuk meme dan berbagai rekayasa kreatif lainnya.

29 September

Hakim Cepi mengetok palu, memutuskan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Hakim pun meminta KPK menghentikan penyidikan terhadap Novanto.

Menurut hakim, penetapan tersangka Novanto tidak sah karena dilakukan di awal penyidikan, bukan di akhir penyidikan. Hakim juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Novanto, dimana alat bukti itu telah digunakan KPK dalam penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis di pengadilan atas kasus korupsi yang sama.

Terkait putusan itu, KPK menyatakan tak akan mundur. Berbagai bukti yang berhasil dihimpun KPK meyakinkan mereka akan keterlibatan Novanto dalam korupsi E-KTP.

6 November

Surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Novanto kembali beredar di dunia maya. KPK bungkam.

7 November

Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi menyebut beredarnya sprindik Novanto di kalangan wartawan adalah hoax.

Pada hari itu juga, Novanto yang tak terima fotonya terbaring di rumah sakit dijadikan bahan tertawaan melaporkan sejumlah akun media sosial atas pelanggaran terhadap pasal karet UU ITE.

10 November

Untuk kedua kalinya, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP.

Mulai hari itu, KPK mengagendakan sejumlah pemanggilan terhadap Novanto, dimana setiap agenda pemanggilan tak dihadiri oleh Novanto dengan berbagai alasan, mulai dari sakit, melaksanakan tugas legislatif hingga dengan percaya dirinya menyinggung hak imunitas yang ia miliki sebagai Ketua DPR.

15 November

Jelang tengah malam, tujuh penyidik KPK didampingi aparat kepolisian menyambangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hasilnya, nihil. Novanto tidak dapat ditemui di rumah.

Menolak pulang dengan tangan kosong, KPK menyita sejumlah barang, mulai dari berkas hingga rekaman CCTV rumah Novanto.

Untuk membatasi ruang gerak Novanto yang diduga sengaja melarikan diri, KPK berkoordinasi dengan kepolisian untuk menetapkan Novanto sebagai buron dan menyertakannya dalam daftar pencarian orang (DPO).

Tak hanya itu, hilangnya Novanto memicu berbagai gerakan sosial. Di dunia maya, hashtag #Indonesiamencaripapa menjadi trending topic Twitter. Di dunia nyata, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggelar sayembara. Kepala Novanto pun dihargai Rp 10 juta.

16 November

Andai tiada pengecualian, barangkali tiang listrik adalah pemenang sayembara Rp 10 juta yang diselenggarakan oleh MAKI.

Kamis petang, mobil Toyota Fortuner berkelir hitam yang ditumpangi Novanto mengalami kecelakaan, menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Novanto yang mengalami luka-luka pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika untuk menjalani perawatan pasca kecelakaan.

17 November

Untuk mempermudah penyidikan, KPK memindahkan Novanto ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Per hari itu pula Novanto resmi menjadi tahanan KPK, kendati dibantarkan karena kondisi kesehatannya.

KPK pun terus melakukan koordinasi dengan tim dokter RSCM dan tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memastikan kondisi kesehatan Novanto. Jika memungkinkan, KPK berniat membawa Novanto keluar dari rumah sakit.

19 November

KPK betul melaksanakan niatnya. Setelah mendapatkan keterangan dari tim dokter RSCM dan IDI perihal kondisi Novanto yang disebut tak lagi memerlukan rawat inap, KPK langsung menggelandang Novanto ke rutan cabang KPK di Kuningan.

Mendekati tengah malam, Novanto tiba di Gedung KPK. Bertumpang pada kursi roda, Novanto meniti inci demi inci menuju tahanan.

Kini Novanto berada di dalam tahanan, bersama sejumlah tersangka dan terdakwa kasus korupsi lain. Perlawanan masih dilakukan Novanto. Lewat jalur praperadilan, Novanto mencoba kembali memperjuangkan kebebasannya.

(ydp)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini