DHAKA - Pemerintah Bangladesh dan Myanmar akhirnya sepakat untuk menerima bantuan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam proses pemulangan pengungsi Rohingya. Berdasarkan keterangan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali, pihaknya akan mengizinkan badan khusus urusan pengungsi PBB, UNHCR untuk mendampingi proses pemulangan tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Bangladesh dan Myanmar telah menandatangani sebuah perjanjian terkait pemulangan Rohingya pada Kamis, 23 November. Perjanjian tersebut mencakup beberapa persyaratan untuk proses pemulangan ratusan ribu pengungsi yang rencananya akan dimulai pada 2 bulan ke depan atau awal 2018.
BACA JUGA: Tangani Krisis Rohingya, Myanmar dan Bangladesh Sepakat Bekerjasama Terkait Pemulangan Pengungsi
Melansir Reuters, Sabtu (25/11/2017), kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional sebelumnya mendesak kedua negara itu agar pihak luar atau PBB dilibatkan dalam proses pemulangan ini. Pemantau dari luar dinilai dibutuhkan untuk melindungi hak-hak keamanan para pengungsi Rohingya yang dipulangkan dan menghindari pelanggaran.
Dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Myanmar menyatakan diri siap untuk menerima kembali ratusan ribu orang yang melarikan diri dari kekerasan di Rakhine State tersebut. Kesepakatan itu dicapai setelah kedua negara menggelar beberapa pertemuan tingkat menteri dan pejabat senior.