JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap 50 orang dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal patroli di Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut Dit KPLP tahun 2013 – 2014.
"Direktorat Tindak Pidana Korupsi telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dari pihak Kemenhub dan pelaksana pekerjaan, (memeriksa) kurang sebanyak 50 orang. Dari hasil penyidikan diperoleh fakta-fakta bahwa proses lelang pengadaan kapal patroli tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Keppres tentang pengadaan," kata Direktur Tipidkor Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus kepada wartawan, Selasa (28/11/2017).
Oleh sebab itu, Ahmad menegaskan bahwa pengadaan kapal patroli dianggap telah melakukan perlawanan hukum, sehingga terindikasi adanya perbuatan curang.
"Sehingga terjadi perbuatan melawan hukum dan terindikasi adanya perbuatan curang yang dilakukan antara panitia dengan beberapa pelaksana pekerjaan," tegasnya.