Indonesia Harus Tolak Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Ini Alasannya
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) berencana mengakui Yerusalem atau Al Aqsha sebagai ibu kota Israel. Hal tersebut membuat Arya Sandhiyudha, pengamat politik internasional, memberikan pandangannya. Ia mengatakan bahwa jika Indonesia ikut mendukung hal tersebut, maka berpengaruh dengan usaha Indonesia dalam upaya kemerdekaan Palestina.
"Apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina. Indonesia, tidak patut bungkam sebab telah menjadi fatsoen kita untuk terus berdiri menantang penjajahan Israel. Sebagaimana founding father kita telah gaungkan dan tanamkan," ungkap Arya Sandhiyuta melalui rilis yang diterima Okezone, Selasa (5/12/2017).
BACA JUGA: Indonesia Diminta Akui Yerusalem Ibu Kota Palestina
"Perkembangan ini jelas dalam perspektif Indonesia sangat memprihatinkan. Adanya laporan bahwa AS bersiap untuk mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan menjadi kesalahan fatal dan bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB, dan fakta sejarah," tambahnya.
BACA JUGA: Trump Belum Memutuskan untuk Akui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel
Direktur Eksekutif MaCDIS ini juga menyatakan bahwa langkah AS dalam mendukung Yerusalem menjadi ibu kota Israel dinilai akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan serta konflik baru. Oleh karena itu, Indonesia harus mendesak pemerintah AS agar segera menghindari kesalahan ini. Mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama secara internasional sangat penting bagi semua pihak juga demi keberlangsungan perdamaian bagi anak segala bangsa.
BACA JUGA: Sekjen PBB: Sekarang Waktu yang Tepat Mendirikan Negara Palestina Merdeka
Arya juga melihat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia. Dengan kedekatannya tersebut, tentu Presiden Jokowi dapat menghubungi para pemimpin dunia serta dapat menekankan pentingnya penahanan status quo tersebut.
"Segera melakukan komunikasi via telefon dengan Presiden Mahmud Abbas (Presiden Palestina), Presiden Erdoğan (Presiden Turki), dan pemimpin negara lainnya menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya dan pelestarian status Yerusalem dan Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan," pungkas WNI pertama penerima Doktor Bidang Hubungan Internasional dari kampus Turki tersebut.
(pai)
(Rifa Nadia Nurfuadah)
