Image

Begini Penjelasan Dubes AS soal Pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 13:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 07 18 1826656 begini-penjelasan-dubes-as-soal-pengakuan-yerusalem-ibu-kota-israel-XJdRBzdaqs.jpg Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan Junior (Foto: Reni Lestari/Okezone)

JAKARTA – Keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menuai kecaman dari dunia internasional. Pengakuan tersebut dinilai dapat memicu sentimen anti-Amerika khususnya di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia.

BACA JUGA: Pemerintah AS Resmi Umumkan Status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Duta Besar (Duta Besar) AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Junior, mencoba mendinginkan situasi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah AS menegaskan kembali bahwa Negeri Paman Sam tetap mendukung status quo di Temple Mount atau Masjidil Aqsa.

“Seperti yang diungkapkan Presiden Trump, Yerusalem hari ini dan seterusnya akan tetap menjadi tempat bagi umat Yahudi untuk berdoa di Tembok Ratapan, umat Kristiani untuk meniti Jalan Salib, dan Muslim yang berdoa di Masjidil Aqsa,” ujar Donovan Junior dalam pernyataan resmi yang dimuat situs Kedutaan Besar AS, Kamis (7/12/2017).

Ia menambahkan, Presiden Donald Trump menekankan bahwa AS tetap berkomitmen mencapai kesepakatan damai yang awet antara Israel dengan Palestina. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dukungan penuh bagi solusi dua negara (two-state solution) sepanjang disetujui oleh kedua pihak yang bertikai.

BACA JUGA: Jokowi Kecam Pengakuan Sepihak Amerika Serikat soal Status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Sebagaimana diketahui, pemerintah AS mengakui bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel. Dengan demikian, Kedutaan Besar (Kedubes) AS yang selama ini berada di Tel Aviv, akan segera dipindahkan secara bertahap ke Yerusalem.

Sementara itu, pemerintah Malaysia menilai pengakuan tersebut juga melanggar hak-hak dasar warga Palestina. Tidak hanya itu, pemerintah AS dinilai melanggar hukum internasional termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB, antara lain: resolusi 252 (1968); 267 (1969); 465, 476, dan 478 (1980); dan resolusi terbaru 2334 (2016).

BACA JUGA: Malaysia: Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel Tidak Mencerminkan Situasi di Lapangan

Keputusan pengakuan tersebut juga dinilai oleh Arab Saudi tidak adil serta sebuah langkah tidak bertanggung jawab. Bagi Arab Saudi, keputusan tersebut mewakili sikap bias terhadap hak-hak dasar warga Palestina.

BACA JUGA: Arab Saudi Kecam Pengakuan AS soal Yerusalem Ibu Kota Israel

Kerajaan Arab Saudi juga menganggap langkah pemerintah AS itu adalah sebuah kemunduran besar dalam upaya mempercepat proses perdamaian. Negeri Petrodollar menyayangkan bahwa AS pada akhirnya melanggar sikap netral terkait isu Yerusalem yang selama ini dipraktikkan.

(war)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini