Image

Amerika Serikat Langgar Resolusi PBB Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Bayu Septianto, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2017, 06:26 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 08 337 1827088 amerika-serikat-langgar-resolusi-pbb-akui-yerusalem-ibu-kota-israel-bQpvIspi0v.jpg Anggota Pramuka beratrkasi di depan Kubah Emas Yerusalem. Foto Reuters/Ammar Awad

JAKARTA – Direktur Wahid Foundation, Yenny Zanuba Wahid menilai keputusan pemerintah Amerika Serikat yang mengakui sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sangat tak masuk akal.

Yenny meminta pemerintah Amerika Serikat untuk meninjau keputusan tersebut, termasuk tidak memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Keputusan tersebut adalah keputusan yang ceroboh dan tergesa-gesa," jelas Yenny kepada Okezone, Jumat (8/12/2017).

Menurut Yenny keputusan tersebut telah melanggar beberapa resolusi PBB yang telah mengatur Yerusalem sebagai kota status quo, mengingat posisi Yerusalem yang dianggap suci oleh tiga agama secara berabad-abad, yakni Islam, Kristen dan Yahudi.

Keputusan sepihak AS, ini lanjut Yenny akan merusak hubungan dan meningkatkan ketegangan antanegara terkait sikap atas konflik Israel-Palestina, termasuk juga proses perdamaian di Timur Tengah.

(Warga Palestina menyaksikan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dari TV. Foto Reuters/Ammar Awad)

"Keputusan tersebut akan sangat berdampak terhadap instabilitas keamanan dunia, khususnya di negara-negara bependuduk mayoritas Muslim," paparnya.

Baca Juga: Punya Banyak Sejarah Bersama Indonesia, Palestina Harus Dibantu

Baca Juga: Jika Yerusalem Jadi Ibu Kota Israel, DPR: Sama Saja Penjajahan!

Ia pun mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk tetap berjuang bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekan dan hak-hak mereka sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945.

"Mengajak seluruh komunitas agama dan keyakinan untuk berdoa demi kebaikan dan perdamaian dunia," tukasnya.

Surat Protes ke Kedubes AS

Sementara Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) mengeaskan pihaknya akan melayangkan surat protes kepada Kedubes Amerika Serikat.

"Karena selama ini, seluruh Presiden AS sebelumnya selalu menerbitkan memorandum enam bulan sekali untuk menunda keputusan Kongres AS," ujar Romi.

(Pasukan Israel di Yerusalem Reuters/Ammar Awad)

PPP juga meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat. Sikap tegas tersebut, lanjut Romi bisa dilakukan dengan menyampaikan nota keberatan kepada Dewan Keamanan PBB.

"Khususnya atas langkah sepihak yang dilakukan oleh AS. Apalagi, pemindahan ibu kota hanya akan meningkatkan eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah," tuturnya.

Baca Juga: Dunia Bergejolak Jika Yerusalem Jadi Ibu Kota Israel

Baca Juga: Ini Alasan Mengapa Indonesia Harus Bantu Palestina

Selain itu, PPP juga melalui anggotanya di Komisi I DPR bakal memanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi. PPP ingin Retno menyampaikan sikap Indonesia yang tegas dan lugas terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump tersebut.

Kata dia, sikap resmi Indonesia juga perlu untuk mendapatkan dukungan internasional agar bisa menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada pemilihan mendatang. Lebih lanjut dia mengatakan, keputusan Trump itu juga justru menempatkan AS pada posisi sama dengan Israel.

"Sehingga, di masa mendatang sangat sulit membayangkan AS mampu untuk mendapatkan kepercayaan internasional bisa berada di posisi tengah," tukas Romi.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini