Image

Guru Besar Hukum Internasional UI Dukung Sikap Tegas Jokowi soal Yerusalem

Apriyadi Hidayat, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2017, 15:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 08 337 1827358 guru-besar-hukum-internasional-ui-dukung-sikap-tegas-jokowi-soal-yerusalem-8VSvvxRkr0.jpg Sikap Presiden Jokowi Soal Penetapan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel (foto: Puspa Perwitasari/Antara)

DEPOK - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai sikap tegas yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait rencana Pemerintah Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem merupakan sikap yang sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia dan karenanya patut didukung.

“Sikap ini menunjukkan Indonesia berpihak kepada bangsa yang direbut tanahnya sejak lama yaitu Palestina. Di samping itu, Presiden juga mengingatkan Trump adanya berbagai resolusi PBB yang meminta agar Israel tidak melakukan pemukiman dan pendudukan di Yerusalem dengan menjadikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel,” ungkap Hikmahanto di Depok, Jumat (8/12/2017).

(Baca Juga: Jokowi Kecam Pengakuan Sepihak Amerika Serikat ‎Soal Status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel)

Ia menambahkan, Presiden tidak hanya mengecam tetapi melakukan tindakan kongkrit berupa usulan pelaksanaan sidang darurat OKI dan sidang darurat Majelis Umum PBB.

Presiden Jokowi Minta PBB Bahas Keputusan Pemerintah AS Terkait Yerusalem sebagai Ibukota Israel

“Presiden meminta Menlu untuk memanggil Dubes AS di Indonesia dan menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia. Masyarakat Indonesia patut untuk mendorong masyarakat AS untuk pergi ke lembaga peradilan dan meminta untuk menghentikan setiap langkah AS yang memindahkan Kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem,” jelasnya.

Pengumuman mengenai Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, kata Hikmahanto, akan memicu instabilitas di kawasan Timur Tengah dan dunia, serta menganggu proses perdamaian Palestina dan Israel.

“Bahkan pengumuman itu dapat membahayakan kepentingan AS, termasuk warganya, di luar negeri terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Oleh sebab itu sangat tepat himbauan Presiden Jokowi agar Trump mempertimbangkan kembali pernyataan yang telah dibuat,” tegas dia.

(Baca Juga: Kenakan Syal Palestina, Anies Kecam Pemerintah AS soal Yerusalem)

Namun, Hikmahanto menyatakan alasan Pemerintah AS membuat pengumuman soal pindahnya Kedubes AS adalah dalam rangka memenuhi janji kampanyenya. Menurutnya, belum tentu hal ini akan direalisasi dalam waktu dekat mengingat dua alasan.

"Pertama Presiden Trump segera membuat pengumuman telah menandatangani memorandum untuk mengenyampingkan UU yang mewajibkan kepindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem untuk 6 bulan ke depan. Kedua memindahkan Kedubes AS secara fisik membutuhkan waktu yang cukup panjang," pungkasnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini