Pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel Ancam Stabilitas Politik & Keamanan Dunia
JAKARTA - Ketua Umum PP Pemuda Muhammdiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel membahayakan stabilitas politik dan keamanan dunia. Selain jelas akan mempengaruhi situasi politik di Timur Tengah, keputusan ini sangat mungkin dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk melancarkan aksi teror.
"Sikap ini bisa menyulut konflik yang lebih besar di seluruh bagian dunia, dan ini konfliknya bukan di Yerusalem saja, ini kan seolah-olah Trump sedang menebar konflik dari Yerusalem ke seluruh dunia," kata Dahnil kepada Okezone, Sabtu (9/12/2017).
Yerusalem, lanjut Dahnil, merupakan simbol dialog tiga peradaban dan tiga agama besar dunia. Keputusan mengenai wilayah tersebut, oleh PBB diharuskan melibatkan kesepakatan dua pihak, Palestina dan Israel. Keputusan Donald Trump mengakui sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan merusak dialog itu sendiri, dan berpotensi memunculkan konflik yang lebih luas.
"Kalau dialog itu dirusak maka ya akan terjadi konflik besar. Dan yang dilakukan Trump adalah upaya merusak dialog, seolah-olah menegasikan keberadaan peradaban Islam disitu melalui Al-Quds, mengabaikan peradaban Kristen melalui gereja suci Krist," jelas dia.
(Baca juga: 5 Dampak Politis Rencana Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem)
Upaya diplomasi tengah dan akan dilakukan pemerintah. Namun menurut Dahnil civil society juga bisa mengambil peran, dengan memunculkan konflik ini bukan sekedar isu agama tetapi kemanusiaan. Jika isu kemanusiaan dilekatkan dengan konflik ini, maka yang akan dihimpun bukan saja kekuatan negara-negara bependuduk muslim.
"Agar sikapnya tidak terkesan hanya kepentngan umat Islam tetapi juga harus digeser lebih luas menjadi isu kemanusiaan," kata Dahnil.
Tindakan AS menimbulkan kecaman dari berbagai belahan dunia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri memprotes pernyataan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pemerintah Indonesia meminta Negeri Paman Sam mempertimbangkan keputusan tersebut.
"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017).
Kepala Negara mengatakan, pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, di mana AS merupakan anggota tetapnya. "Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia," tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia tetap konsisten dan terus bersama dengan perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah UUD 1945.
(Qur'anul Hidayat)
