Share

5 Titik Penting Yerusalem, Kota Suci yang Diperebutkan Israel-Palestina

Wikanto Arungbudoyo, Okezone · Minggu 10 Desember 2017 07:07 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 10 18 1828032 5-titik-penting-yerusalem-kota-suci-yang-diperebutkan-israel-palestina-wTKbBN7r3H.jpg Yerusalem. (Foto: Wikipedia)

SATU abad sudah Deklarasi Balfour berlaku. Sepucuk surat dari Lord Arthur James Balfour itu disebut-sebut sebagai awal dari penderitaan panjang Palestina di tanah mereka sendiri. Sedikit banyak, Balfour punya andil dalam konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina, terutama dalam perebutan wilayah Yerusalem.

Kota Suci bagi tiga agama (Yahudi, Kristiani, dan Islam) itu menjadi semacam perebutan abadi antara Israel dengan Palestina. Israel mengklaim seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kota yang sah, sementara Palestina menginginkan wilayah Yerusalem Timur sebagai ibu kota jika diakui sebagai negara merdeka kelak.

Berikut adalah enam titik penting dalam sejarah perebutan Yerusalem:

Deklarasi Balfour (2 November 1917)

Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Lord Arthur James Balfour, menulis sepucuk surat kepada warga keturunan Yahudi terkemuka di Negeri Ratu Elizabeth, Baron Lionel Walter Rothschild. Surat tersebut berisi dukungan dari pemerintah Inggris tentang berdirinya negara Yahudi di tanah Palestina. Deklarasi tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpastian akibat Perang Dunia I.

Perdana Menteri (PM) David Lloyd George, yang terpilih pada Desember 1916, mengambil keputusan untuk mendukung gerakan Zionis secara terbuka. Gerakan tersebut dipimpin di Inggris oleh Chaim Weizmann, seorang ahli kimia berdarah Rusia keturunan Yahudi yang tinggal di Manchester.

Putusan tersebut mengandung dua motif berbeda. Selain keyakinan pada kebenaran gerakan Zionis, pemimpin Inggris berharap bahwa deklarasi formal tersebut akan membantu meraih dukungan dari kaum Yahudi di negara-negara netral seperti AS dan Rusia. Sebagai informasi, di Rusia tengah terjadi revolusi dengan penggulingan rezim Tsar yang anti-Semit sehingga populasi Yahudi meningkat pesat.

PM David Lloyd George melihat dominasi Inggris atas Palestina sebagai tujuan penting pascaperang. Pendirian negara Yahudi dengan perlindungan penuh Inggris akan memenuhi tujuan tersebut.

“Pemerintah memandang pentingnya dukungan terhadap pendirian sebuah negara Yahudi di tanah Palestina dan akan menggunakan usaha terbaik untuk memfasilitasi pencapaian tersebut. Harus dipahami dengan jelas bahwa tidak ada hal yang dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak dan status politik yang dinikmati oleh Yahudi di negara lain,” tulis Balfour, mengutip dari History.

Sesuai mandat yang dibuat dari Pakta Versailles 1919, Inggris diberikan kuasa untuk memerintah sementara di Palestina. Pemberian wewenang tersebut dilandasi harapan bahwa Inggris akan berlaku adil pada orang Yahudi dan suku Arab yang ada di Palestina

Akan tetapi, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak suku Arab di Palestina yang marah besar karena gagal mendapatkan kewarganegaraan dan pemerintahan berdaulat sebagai imbalan yang diharapkan atas partisipasi mereka dalam perang melawan Kesultanan Ottoman yang akhirnya menyerah pada 9 Desember 1917.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Resolusi 181 dan Perang Arab-Israel 1948

Tensi antara Arab dengan Israel semakin memanas setelah dikeluarkannya Deklarasi Balfour. Konflik-konflik kecil sempat terjadi seperti halnya revolusi Arab 1936-1939 di Palestina dan pemberontakan Yahudi di Palestina pada 1944-1947.

Dua konflik tersebut memicu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Rencana Pemisahan untuk Palestina, atau yang dikenal resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 181, dengan membagi wilayah ke dalam tiga bagian, yakni negara Arab, negara Yahudi, dan Rezim Internasional Khusus untuk Yerusalem dan Betlehem pada 29 November 1947. Resolusi ini kelak menjadi dasar dari two-state solution atau solusi dua negara.

Kaum Yahudi menerima dengan lapang dada resolusi 181 tersebut. Akan tetapi, Palestina dan negara-negara Arab menolak patuh pada resolusi tersebut karena mereka menentang kehadiran negara Yahudi yang merdeka di wilayah tersebut.

Pada 14 Mei 1948, Israel menyatakan kemerdekaannya. Sehari kemudian, benih-benih perang muncul di internal Israel antara Yahudi dengan Arab. Ditambah dengan invasi Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak, perang akhirnya pecah selama 10 bulan ke depan yang kemudian diakhiri dengan Perjanjian Gencatan Senjata 1949.

Hasil dari perang tersebut adalah negara Israel mengontrol semua area seperti tertuang dalam resolusi 181, yakni seluruh bagian yang dikategorikan Negara Yahudi sekaligus 60% area negara Arab. Dampak paling parah yakni sekira 700 ribu suku Arab Palestina terpaksa melarikan diri atau terusir dari rumahnya di area-area yang dikuasai oleh Israel.

Perang Enam Hari 1967

Hubungan antara Israel dengan negara-negara tetangganya tidak pernah kembali normal sejak dekade 1950. Israel lantas menginvasi wilayah Sinai di Mesir dengan tujuan pembukaan kembali Selat Tiran yang ditutup Mesir (saat itu masih bernama Republik Arab Bersatu) sejak 1950 untuk aktivitas perkapalan dari dan menuju negara Yahudi.

Demi mengakhiri konflik, Israel lantas menarik diri. Akan tetapi, beberapa bulan menjelang Juni 1967, Israel lagi-lagi menginvasi Sinai. Mesir kemudian kembali memobilisasi pasukan ke perbatasan dengan Israel. Pada 5 Juni, tindakan Israel melancarkan serangan ke Mesir menandai awal perang enam hari.

Pada 11 Juni 1967, kesepakatan gencatan senjata ditandatangani. Namun, Israel kembali berlaku semena-mena dengan mengambil alih Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari tangan Mesir, Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, serta Dataran Tinggi Golan dari Suriah.

Aksi semena-mena itu di kemudian hari dikenal dengan istilah ‘perbatasan sebelum 1967’. Hal tersebut merujuk pada resolusi 181 yang membagi wilayah menjadi tiga. Pemisahan tersebut kemudian menjadi dasar solusi dua negara yang hingga saat ini terus diupayakan terjadi.

Perjanjian Oslo

Konflik tentu saja tidak bisa dibiarkan abadi. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Menteri Luar Negeri Shimon Peres kemudian berinisiatif menjalin perdamaian dengan Pemimpin Palestina Yasser Arafat. Dengan dimediasi oleh Amerika Serikat, perjanjian historis itu pun terjadi.

Upaya sudah dijalin sejak Konferensi di Madrid, Spanyol, pada 1991. Rancangan isi perjanjian kemudian diselesaikan di Oslo, Norwegia, pada 20 Agustus 1993.

Secara seremoni, Perjanjian Oslo disahkan di hadapan umum di Washington, AS, pada 13 September 1993 antara Yitzhak Rabin dengan Yasser Arafat sembari disaksikan Presiden Bill Clinton. Pada faktanya, dokumen itu ditandatangani oleh Mahmoud Abbas sebagai perwakilan Palestina, Shimon Peres, Menteri Luar Negeri AS Warren Christopher, dan Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Kozyrev.

Perjanjian itu mengakui terbentuknya Otoritas Nasional Palestina (PNA) yang berhak mengatur wilayah-wilayah yang masuk dalam kedaulatannya. Sementara Israel diwajibkan menarik mundur pasukan dari Jalur Gaza dan Tepi Barat yang mereka duduki.

Perjanjian Oslo 1993 diyakini hanya bertahan selama lima tahun karena nantinya akan dicapai kesepakatan permanen selambat-lambatnya Mei 1996. Sebab, masih ada isu panas yang belum dibahas yakni Yerusalem, pengungsi Palestina, pemukiman Israel, keamanan, dan perjanjian perbatasan.

Pada 28 September 1995, ditandatangi Perjanjian Taba atau yang dikenal juga Perjanjian Oslo II. Satu catatan penting adalah perjanjian ini membagi tiga area, yakni A, B, dan C. Area A secara eksklusif berada di bawah kendali Palestina, B di bawah pengelolaan bersama Israel-Palestina, dan C eksklusif milik Israel.

Undang-Undang Yerusalem Kongres AS

Langkah kontroversial Kongres AS ini yang 22 tahun kemudian menjadi kontroversi. Pada 23 Oktober 1995, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Kedutaan Yerusalem yang menetapkan bahwa Kedutaan Besar di Tel Aviv harus dipindahkan ke Yerusalem selambat-lambatnya 31 Mei 1999.

Catatan penting adalah undang-undang tersebut menyebutkan bahwa status Yerusalem tidak dibagi-bagi (undivided city) untuk kemudian diakui secara penuh sebagai Ibu Kota Israel. Negara Yahudi Israel memang mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota, tetapi belum diakui secara internasional karena menunggu hasil akhir perundingan dengan Palestina.

Meski sudah disahkan oleh kedua kamar yakni Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), UU tersebut tidak kunjung diimplementasikan. Bill Clinton, George Bush, dan Barack Obama, sempat berjanji untuk mengimplementasikan UU tersebut. Akan tetapi hingga ketiganya lengser, UU tidak sama sekali diwujudkan.

Ketiga Presiden itu menganggap bahwa undang-undang tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap kuasa eksekutif dalam rangka menentukan politik luar negeri. Mereka sama-sama memakai alasan keamanan nasional sebagai dalih pengabaian terhadap undang-undang.

Sampai kemudian tiba lah masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Politikus Partai Republik itu dengan gagah berani mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada 6 Desember 2017 sekaligus memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem secara bertahap dalam periode enam bulan ke depan.

Keputusan Donald Trump itu tak pelak menimbulkan polemik baru dalam konflik antara Israel-Palestina, terutama dalam isu siapa yang berhak atas Yerusalem. Pemerintah AS dinilai bersikap bias dengan mendukung Israel tetapi di satu sisi mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina.

Sikap bias AS itu dinilai malah akan menjadi bumerang. Sebab, sentimen anti-Amerika justru semakin menguat, terutama di negara-negara mayoritas Muslim yang mendukung kemerdekaan Palestina. Negeri Paman Sam diminta untuk tetap menghormati status quo Yerusalem sekaligus berkomitmen penuh pada solusi dua negara yang merujuk pembagian wilayah pada resolusi 181.

(pai)

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini