Golkar Harap Tak Ada Politik Identitas di Pilkada Serentak 2018
JAKARTA - Partai Golkar berharap isu-isu Suku, Ras, Agama dan antar-Golongan (SARA) dijauhkan dari kontestasi menjelang tahun politik pada 2018. Pasalnya, politik identitas rawan menyulut konflik sosial dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Maraknya politik identitas dalam kontestasi politik akan sangat berbahaya, apalagi ditambah dengan ujaran-ujaran kebencian yang masif di medsos," kata Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Eksekutif DPP Golkar Yahya Zaini, Kamis (28/12/2017).
Yahya khawatir politik identitas masih akan mewarnai pertarungan politik di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Menurut dia, terdapat kelompok dan kekuatan yang terus berusaha menduplikasi kesuksesan Pilkada Jakarta untuk daerah-daerah lain, bahkan pada Pilpres mendatang.
(Baca Juga: Cegah Isu SARA di Pilkada, Bawaslu Gandeng Polri dan Kelompok Masyarakat)
Ia menambahkan, kontestasi politik dengan menggunakan isu SARA dapat merusak harmoni ditengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Keragaman adalah rahmat yang mesti jadi kekuatan untuk kebangkitan bangsa, bukan sebagai penghalang, apalagi perusak.
"Meski situasi politik semakin menghangat dan dinamis, kebhinekaan harus dijaga erat. Persaingan politik tak boleh merusak persaudaraan sesama anak bangsa," katanya.
Yahya mengatakan, kunci awal mencegah menguatnya politik identitas dengan meningkatkan kesadaran di tingkat elite. Jika elite sama-sama sepakat bersaing secara sportif dan menjunjung etika, maka politik identitas akan dapat direduksi.
