KPK: Tersangka Baru Korupsi E-KTP Kemungkinan dari Swasta
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membidik tersangka baru dalam kasus korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan, tersangka itu kemungkinan dari kalangan swasta.
"Mungkin (tersangka baru e-KTP) dari pihak swasta," kata Syarief di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).
KPK hari ini genap berusia 14 tahun dan Syarief menyebutkan bahwa penetapan tersangka baru e-KTP bisa menjadi “sebagai hadiah ulang tahun” kepada publik yang sangat berharap lembaganya mengusut tuntas megakorupsi itu.
Namun, Syarief enggan membeberkan kapan tersangka baru korupsi e-KTP diumumkan. Ia hanya memastikan penyidiknya sedang membuka penyelidikan baru di kasus korupsi e-KTP.
"Saya belum bisa konfirmasi terkait adanya penyidikan baru, yang jelas proses penyelidikan yang berhubungan dengan e-KTP sedang berlanjut," terangnya.
Syarief mengindikasikan bahwa dalam kasus e-KTP memang akan banyak tersangka. Tapi, KPK berhati-hati untuk menetapkan tersangka baru penikmat uang panas e-KTP.
(Baca juga: Jaksa KPK Tolak Eksepsi Setya Novanto)
"Seperti yang pernah saya katakan berkali-kali bahwa kasus e-KTP ini bukan kasus lari jarak dekat ini lari jarak jauh ini maraton. Jadi masih banyak (tersangka)," pungkasnya.
Setya Novanto usai sidang e-KTP (Antara)
Sejauh ini, KPK sudah menjerat enam orang dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Keenam orang tersebut yakni, Irman; Sugiharto; Andi Agustinus alias Andi Narogong; Markus Nari; Anang Sugiana Sudihardjo; dan Setya Novanto.
Dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sudah divonis terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kemudian, untuk Setya Novanto masih dalam proses persidangan.
Sementara itu, Anang Sugiana Sudihardjo dan Markus Nari masih dalam proses penyidikan di KPK. Keenamnya diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
