Zulkifli Hasan, antara Pilkada, MPR dan Pilpres 2019
Jadi, fokus pada inti Pilkada, bukan prosesnya?
Pilkada itu kan ingin melayani rakyat. Kalau seseorang terpilih menjadi bupati atau gubernur, sumpahnya cuma satu 'Saya bersumpah taat kepada konstitusi'. Konstitusi Pancasila artinya Undang-Undang Dasar Negara 45. Isinya cuma satu, 'melayani negara’, titik.
Jadi menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi DPR itu jangan dianggep jalan singkat untuk mencari kekayaan, untuk mencari proyek, itu yang keliru. Atau jalan singkat untuk menjadi penguasa, otoriter, menjadi segala-galanya. Tidak. Sesuai dengan sumpah kita, apakah DPR, apakah Bupati, apakah Gubernur, itu melayani.
Nah kalau melayani kan mengajukan program-program terbaik untuk rakyat. Kenapa mesti berkelahi, kenapa mesti habis-habisan, kenapa mesti mengorbankan persatuan, kenapa mesti mengorbankan persaudaraan, kenapa mesti merobek-robek Merah Putih, begitu. Kan Merah Putih kita sama.
Jangan, terlalu murah; mengorbankan nilai-nilai yang begitu luhur untuk sebuah pilihan rutin dalam proses demokrasi. Apalagi kita sudah puluhan tahun, tentu diharapkan semakin matang, semakin maju, semakin dewasa.
Lantas, bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia?
Semakin hari saya lihat semakin bagus. Sekarang ramai debat-debat di TV, radio, di koran. Tapi saya bersyukur, seramai apa pun, sudah berapa kali kita Pilkada serentak, tidak ada rumah yang terbakar, tidak ada yang meninggal. Kita syukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Bahwa berdiskusinya agak kasar, saya percaya mungkin setahap demi setahap, ya tahun demi tahun saya kira akan lebih bagus. Saya meyakini itu.
