Share

Komisi HAM PBB: Indonesia Bisa Move On dari Masa Lalu

Wikanto Arungbudoyo, Okezone · Rabu 07 Februari 2018 13:05 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 07 18 1855966 komisi-ham-pbb-indonesia-bisa-move-on-dari-masa-lalu-cH36EOZv6q.jpeg Komisioner Tinggi HAM PBB, Pangeran Zeid Ra'ad al Hussain (tengah), optimis Indonesia bisa melangkah maju dari masa lalu (Foto: Wikanto Arungbudoyo/Okezone)

JAKARTA – Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zeid Ra’ad al Hussein, mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah menuju akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu. Upaya tersebut memang sulit tetapi penting untuk dilakukan.

“Hampir semua negara memiliki kesulitan dalam menghadapi masa-masa kelam di masa lalu, tapi harus tetap dilakukan. Negara ini bisa move on lewat pemberitaan, rekonsiliasi, investigasi, dan penuntutan kebenaran,” ujar Pangeran Zeid Ra’ad al Hussain dalam konferensi pers di Pusat Informasi PBB di Menara Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).

BACA JUGA: Komisioner PBB Temui Menlu Retno Bahas Perlindungan HAM Dunia 

Pria asal Yordania itu berkunjung ke Indonesia pada 5-7 Februari atas undangan pemerintah. Pangeran Zeid bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah pejabat pada Selasa 6 Februari. Ia juga berbincang dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM dan mengangkat isu pelanggaran-pelanggaran di masa lalu.

“Komnas HAM telah menyoroti sembilan kasus utama pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus diselesaikan, antara 1965-2003. Saya mendesak Jaksa Agung untuk menangani kasus-kasus ini, khususnya dengan membawa pelaku ke pengadilan dan memprioritaskan pemberian ganti rugi yang sudah lama tertunda kepada para korban,” imbuh Pangeran Zeid Ra’ad al Hussain.

Meski demikian, mantan Perwakilan Tetap Yordania untuk PBB itu juga memuji Indonesia sebagai salah satu negara paling progresif di kawasan Asia Tenggara dan Asia untuk perlindungan HAM. Salah satu yang patut dipuji adalah keterlibatan aktif Indonesia dalam kondisi buruk yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar.

Pangeran Zeid juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah mencapai kemajuan cukup besar dalam mewujudkan hak atas kesehatan serta memperluas cakupan kesehatan universal (Universal Health Care). Pria berusia 54 tahun itu juga cukup senang melihat Komnas HAM dan Komnas Perempuan dapat menjadi lembaga yang kuat dan independen.

“Saya menganjurkan pemerintah untuk memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi penting yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini agar diimplementasikan,” pesan Pangeran Zeid Ra’ad al Hussain.

(war)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini