Sekjen PDIP: Jadi Anggota Partai Lain Saja Kami Pecat, Apalagi PKI!
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bersaksi di persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Ustadz Alfian Tanjung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ustadz Alfian sendiri didakwa melakukan pencemaran nama baik karena mengunggah pernyataan "PDIP 85 persen isinya kader PKI" di akun media sosialnya.
Hasto menegaskan, PDIP adalah partai politik yang tidak memiliki kaitan apapun dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah dilarang, atau ajaran komunisme. Oleh karenanya, sangat tidak mungkin kader PDI Perjuangan menjadi kader PKI.
"Di dalam AD/ART partai kami, kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja dipecat, apalagi anggota PKI ," tegas Hasto di PN Jakpus, Rabu (7/2/2018).
"Kami melakukan kajian terhadap Pilkada Banten, dampaknya (cuitan terdakwa) sangat serius," sambungnya.
(Baca juga: Bersaksi di Sidang, Hasto: Alfian Tanjung Sangat Merugikan PDIP)
Tidak hanya soal pilkada, papar Hasto, para kader partai juga banyak mendapat pertanyaan terkait cuitan Alfian tersebut.
"Sebagai gambaran dalam struktur DPP PDI Perjuangan ada 4 orang kader KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), yakni adalah Pak Idham Samawi, Pak Hamka Haq, Pak M. Prakosa dan Pak Rokhmin Dahuri. Bahkan Ketua Bidang Ideologi DPP PDI Perjuangan dipegang oleh Idham Samawi yang merupakan alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Beliau (Idham Samawi) pun dipertanyakan," kata Hasto.
Oleh karenanya, tegas Hasto, cuitan Alfian Tanujung yang menuding bahwa 'PDIP 85% isinya kader PKI' adalah fitnah yang keji, merugikan nama baik PDI Perjuangan dan menyakiti hati kader-kader PDI Perjuangan, khususnya yang bergama Islam.
"Lebih dari 92 persen kader PDI Perjuangan beragama Islam," kata Hasto.
(Baca juga: Didakwa Melanggar UU ITE, Ustad Alfian Tanjung Siapkan Eksepsi)
Lebih jauh, Hasto mengatakan, pihaknya sudah melakukan sedikitnya sembilan pelaporan sejenis terhadap hal seperti yang dilakukan Alfian. Semua itu, tegas Hasto, semata-mata dilakukan karena PDI Peruangan sangat menghormati hukum.
"Bahkan ketika kantor kami diserang pada 27 Juli 1996 kami tetap bertindak di jalur hukum. Ibu Megawati selalu mengajarkan kami untuk selalu taat pada hukum," tegas Hasto.
Dalam seluruh kesaksiannya, Hasto tampak tenang. Dia didampingi Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah, Habib Abdul Aziz Al Katiri dari Semarang dan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).
Untuk diketahui, lewat Surat Edaran yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri tertanggal 2 Februari 2017, menegaskan PDI Perjuangan adalah partai yang berdasarkan ideologi Pancasila dan memegang teguh prinsip Ketuhanan serta tidak memiliki kaitan apapun dengan PKI dan komunisme.
(Awaludin)
