Perkarakan Alfian Tanjung, PDIP Tak Pernah Bernafsu Penjarakan Orang
JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, langkah hukum yang dilakukan terhadap Ustadz Alfian Tanjung bukan berarti partai besutan Megawati Soekarnoputri ini ingin memenjarakan orang.
"Kami tidak pernah bernafsu memenjarakan orang lain," kata Hasto saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Alfian Tanjung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).
Menurut Hasto, PDIP memproses hukum tindakan Alfian Tanjung yang lewat media sosial Twitter mencuit 'PDIP 85% isinya kader PKI' karena semata-mata ingin melakukan penegakan hukum di Tanah Air.
Hal serupa juga pernah dilakukan PDIP ketika kantor DPP diserang pada 27 Juli 1996. PDIP memilih bertindak di jalur hukum dan hal tersebut sebagaimana diajarkan Megawati agar selalu taat pada hukum.
(Baca Juga: Bersaksi di Sidang, Hasto: Alfian Tanjung Sangat Merugikan PDIP)
Hasto mengatakan, apa yang dilakukan Alfian Tanjung di media sosial sangat merugikan partai berlambang kepala banteng poncong putih itu dan dampaknya sangat luas. Salah satunya berdampak negatif terhadap pemenangan di Pilkada Banten 2017.
PDIP sebelumnya sempat membuka pintu klarifikasi terhadap dosen Uhamka itu. Namun, tidak jua ada respons dari yang bersangkutan. Padahal, kesempatan semacam itu pernah digunakan pimpinan Gerindra dan beberapa pihak di Madura sehingga tak perlu sampai ke pengadilan.
"Tapi, untuk kasus Bapak Alfian Tanjung tidak ada klarifikasi. Permintaan maaf pun tidak ada, dalam pernyataan yang punya dampak luas tersebut, makanya kami membuka kebenaran hukum itu," ujarnya.
PDIP pun meminta pertanggungjawaban Alfian Tanjung atas pernyataannya yang tidak sesuai dengan fakta. Karena lebih dari 92% kader PDIP beragama Islam dan tidak seperti dikatakan Alfian bahwa 'PDIP 85% isinya kader PKI'
(Baca Juga: Sebut PDIP Sarang PKI, Alfian Tanjung Didakwa Melanggar UU ITE)
Contohnya empat orang yang duduk sebagai Ketua DPP PDIP adalah anggota kader Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yakni Idham Samawi, Hamka Haq, M. Prakosa dan Rokhmin Dahuri.
"Bapak Idham Samawi adalah Ketua Bidang Ideologi. Beliau juga alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta," kata Hasto.
Belum lagi Surat Edaran Megawati tertanggal 2 Februari 2017 telah menekankan bahwa PDIP adalah partai berideologi Pancasila dan memegang teguh prinsip ketuhanan dan tidak memiliki keterkaitan dengan PKI dan komunisme.
Pada persidangan tersebut, Hasto didampingi Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah, Habib Abdul Aziz Al Katiri dari Semarang dan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).
(Arief Setyadi )
